KabarBaik.co, Mataram – Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum menyoroti ketimpangan serius dalam pembelian kendaraan di NTB yang berdampak langsung pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan, tingginya selisih harga kendaraan membuat masyarakat dan pengusaha lebih memilih membeli mobil di luar daerah.
“Jangan heran kalau di jalanan Lombok ini, perbandingannya satu plat DR, sepuluh plat luar. Selisih harga beli mobil baru bisa mencapai Rp 25 juta hingga Rp 70 juta dibanding Jakarta. Ini kerugian bagi PAD kita,” kata Junaidi.
Ia juga menyebut kenaikan pajak opsen dari 9 persen menjadi 12 persen semakin memperparah kondisi tersebut, sekaligus memperlebar jurang harga kendaraan antara NTB dan daerah lain seperti Bali, Surabaya, hingga Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan Junaidi pada acara Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Organda NTB di Hotel Lombok Astoria, Rabu (29/4).
Selain persoalan harga kendaraan, Junaidi juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi, khususnya bagi kendaraan modifikasi seperti odong-odong. Ia meminta pemerintah segera menghadirkan payung hukum agar tidak memicu persoalan sosial dan hukum di kemudian hari.
“Kami berharap pemerintah segera membuat payung hukum untuk odong-odong. Jangan sampai masalahnya berlarut-larut seperti transportasi online di masa lalu, di mana operasionalnya berjalan tapi kontribusi daerahnya minim,” ujarnya.
Terkait isu nasional Over Dimension Over Loading (ODOL), Organda meminta pemerintah mempertimbangkan penyesuaian biaya angkut seiring penegakan aturan kapasitas kendaraan.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub NTB, Khaerus Sobri, menegaskan bahwa Organda merupakan mitra strategis utama pemerintah dalam penataan transportasi darat. Koordinasi yang solid dinilai krusial untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan Organda. Kami membutuhkan peran mereka sebagai satu-satunya organisasi angkutan yang diakui untuk berkolaborasi menata transportasi darat,” ujarnya.
Sejumlah capaian kolaborasi telah dilakukan, antara lain sinkronisasi data armada, pengawasan angkutan Lebaran melalui ramp check, hingga penertiban operasional angkutan di luar terminal.
Ke depan, Dishub NTB bersama Organda akan menerapkan sistem identifikasi visual dan elektronik melalui stiker trayek berwarna dan Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) berbasis barcode. Sistem ini memungkinkan pelacakan data kendaraan secara real-time, mulai dari perizinan hingga hasil uji KIR.
“Ini adalah langkah menuju pengawasan yang lebih modern dan transparan,” jelas Sobri.
Pembenahan transportasi darat ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi besar NTB sebagai destinasi wisata dunia melalui konsep “NTB Connected” yang menghubungkan seluruh simpul pariwisata.
“Destinasi wisata tidak akan maksimal tanpa tata kelola transportasi yang baik. Konektivitas menjadi kunci,” pungkasnya.
Pasca Musda, Dishub NTB berencana menggelar pertemuan intensif bersama pengurus Organda terpilih guna merumuskan langkah strategis perbaikan transportasi darat ke depan. (*)
