KabarBaik.co, Surabaya – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Khofifah saat memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jatim.
“Perubahan APBD TA 2026 dikonstruksikan sebagai instrumen fiskal yang responsif terhadap dinamika ekonomi. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” kata Khofifah, Kamis (27/8).
Khofifah mengatakan arah kebijakan anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Jawa Timur yang masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,84 persen secara kumulatif atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,45 persen.
Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan perbaikan sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan tercatat turun 0,24 persen pada Maret 2026, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berkurang 0,13 persen pada Mei 2026.
Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Jawa Timur pada triwulan II 2026 tumbuh 5,72 persen secara tahunan.
“Capaian ini menjadi modal penting dalam memastikan kebijakan fiskal daerah tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp26,31 triliun menjadi Rp26,49 triliun. Artinya, terdapat penambahan sekitar Rp183,77 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah bertambah sekitar Rp 2,64 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah sektor prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada sektor ketenagakerjaan dan UMKM, Pemprov Jatim memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) dan program Millenium Job Center (MJC). Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui program PROKESRA dengan bunga tiga persen dan plafon maksimal Rp50 juta melalui PT BPR Jatim.
Sementara untuk infrastruktur, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi ditingkatkan menjadi Rp999,21 miliar. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jatim menyiapkan bantuan bagi 50.000 siswa dari keluarga prasejahtera. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Selain pembangunan dan penguatan sektor ekonomi, Khofifah mengatakan Pemprov Jatim juga memperhatikan aspek mitigasi bencana. Pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini serta kapasitas penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta penanganan dan pemulihan pascabencana di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah menegaskan perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam struktur anggaran daerah. Menurut dia, kebijakan tersebut harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov Jatim berharap tambahan belanja dalam P-APBD 2026 dapat memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
