KabarBaik.co, Lamongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lamongan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan bersamaan dengan seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang telah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh.
Bupati Lamongan yang akrab disapa Pak Yes mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tutur Pak Yes.
Menurutnya, raihan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara tepat dan sesuai aturan.
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD,” tambahnya.
Pak Yes menegaskan, Pemkab Lamongan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebut proses pemeriksaan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Pemeriksaan tersebut berfokus pada seluruh transaksi yang berlangsung selama tahun anggaran berjalan hingga menghasilkan kesimpulan opini atas laporan keuangan daerah.(*)
