KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai mengintegrasikan 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah guna memperkuat kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat serta tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Upaya ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data yang tengah didorong Pemprov NTB.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data pada Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang berlangsung di Mataram, Senin (1/6).
Kegiatan itu diikuti produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, dan tim teknis dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khalik, mengatakan integrasi data menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah menggunakan satu referensi data yang sama.
Menurutnya, selama ini pemerintah kerap menghadapi perbedaan data antarinstansi maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap tata kelola data. Karena pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” kata Ahsanul Khalik.
Ia menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari itu menjadi tahapan penting sebelum integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh. Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga mekanisme interoperabilitas antar sistem.
“Yang sedang kita bangun bukan sekadar menghubungkan dua portal, tetapi menyatukan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” ujarnya.
Ahsanul menilai integrasi data akan memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan akurasi kebijakan, mengurangi duplikasi pengumpulan data oleh instansi pemerintah, serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy.
Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan. Karena itu, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas dan konsistensi data.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.
Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemprov NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Integrasi tersebut diharapkan mendukung penyusunan berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
