KabarBaik.co – Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi, S.Ag., menyampaikan paparan dalam Webinar Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Klaster Democracy and Local Governance (DeLOGO) Fakultas Ilmu Administras Universitas Indonesia (FIA UI) pada Jumat (19/12).
Mengawali paparannya, Senator Nawardi melontarkan pertanyaan reflektif yang mengusik kesadaran kolektif: apakah daerah-daerah di Indonesia sudah benar-benar berdaulat secara fiskal? Pertanyaan ini menjadi pijakan utama untuk membedah realitas otonomi daerah yang dinilainya masih menghadapi tantangan serius terkait ketergantungan finansial yang akut terhadap pemerintah pusat.
Senator Nawardi menegaskan dengan lugas bahwa Indonesia tidak hanya Jakarta saja, dan Indonesia tidak hanya Jawa saja. Sebagai representasi daerah, ia menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan harus dirasakan hingga ke pelosok nusantara sesuai dengan amanat Pasal 18 UUD NRI 1945.
Namun, ia memberikan peringatan keras kepada para pemimpin daerah: seorang kepala daerah boleh saja memiliki mimpi setinggi langit untuk memajukan wilayahnya, tetapi tanpa dukungan fiskal yang kuat, semua visi dan misi tersebut hanya akan berhenti di atas kertas sebagai janji yang tidak berbekas.
Baginya, kedaulatan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kemampuannya membiayai kebutuhannya sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada “belas kasihan” anggaran pusat.
Kekhawatiran Nawardi didasarkan pada data faktual Peta Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan PMK Nomor 65 Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Tercatat, sebanyak 158 kabupaten dan 16 provinsi di Indonesia masih berada dalam kategori kapasitas fiskal yang rendah. Kondisi ini diperparah dengan realitas bahwa Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi penopang utama untuk fungsi dasar pemerintahan. Tanpa TKD, banyak daerah diakui belum mampu menjalankan fungsi dasar seperti gaji ASN hingga operasional pelayanan publik.
Lebih jauh, Senator Nawardi menyoroti dinamika anggaran nasional di mana TKD tahun 2026 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 693 triliun, dari sebelumnya Rp 919,9 triliun pada 2025. Penurunan ini harus ditangkap sebagai sinyal darurat bagi daerah untuk segera melakukan lompatan inovasi.
Nawardi menekankan bahwa kemandirian fiskal memerlukan pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang mungkin “tidak populer” di mata publik secara jangka pendek, namun esensial untuk meningkatkan kesejahteraan daerah secara jangka panjang.
Keberanian melakukan reformasi birokrasi, penataan ulang pos anggaran yang tidak efisien, hingga keberanian menetapkan regulasi pajak dan retribusi yang lebih adil dan modern adalah kunci dari kemajuan daerah.
”Kepemimpinan yang berani, jujur, dan amanah adalah fondasi utama. Tata kelola fiskal bukan sekadar urusan teknis akuntansi, melainkan cerminan dari moral yang baik,” tegas Nawardi.
Ia mendorong para kepala daerah untuk melahirkan inovasi positif, seperti digitalisasi layanan pendapatan untuk menutup celah kebocoran anggaran serta menjajaki skema pembiayaan kreatif yang tidak membebani rakyat namun mampu menggerakkan ekonomi lokal. Pemimpin daerah harus berdiri di atas integritas tinggi untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata.
Senator Nawardi menutup paparannya dengan menegaskan bahwa otonomi daerah hanya akan efektif bila ditopang oleh kapasitas fiskal yang kuat dan dipercaya publik. Dengan kepemimpinan yang bervisi kuat dan berani mengambil langkah strategis, kemandirian fiskal akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
