KabarBaik.co, Jember – Ketidakjelasan garis perbatasan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi berdampak serius pada sektor pertanian.
Akibat konflik yang tak kunjung usai ini, lahan seluas kurang lebih 150 hektare telantar dan tidak bisa dikelola secara maksimal oleh para petani.
Isu krusial ini mencuat kembali dalam forum audiensi antara Serikat Tani Independen (Sekti) Jember dengan Komisi A DPRD Jember yang membahas mandeknya agenda reformasi agraria di wilayah tersebut.
Menurut anggota Komisi A DPRD Jember Tabroni, ketegasan batas wilayah merupakan kunci utama untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama ini mencekik para petani lokal.
Ia membeberkan bahwa gesekan fisik bahkan sempat terjadi di area yang berbatasan langsung dengan Desa Malangsari, Banyuwangi.
“Petani kita di lapangan sempat diusir saat hendak mengolah lahan di area perbatasan tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa mendesaknya penetapan batas wilayah yang jelas antara Jember dan Banyuwangi,” ujar legislator dari PDI Perjuangan tersebut, Jumat (12/6).
Hingga saat ini, kedua daerah disinyalir masih saling klaim atas kepemilikan sejumlah bidang tanah. Ketidakpastian hukum inilah yang membuat para petani dicekam rasa waswas dan kehilangan ruang penghidupan mereka.
Tabroni menegaskan bahwa kerugian ini tidak hanya menimpa petaninya secara personal, melainkan juga memukul produktivitas pertanian daerah.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Sekti Jember, Asiruddin, menilai bahwa persengketaan di tapal batas ini merupakan potret nyata dari belum tuntasnya program reformasi agraria di tingkat daerah.
“Dampak utama jelas berhentinya aktivitas pertanian di atas lahan produktif seluas 150 hektare. maka kami meminta adanya kepastian hukum kepemilikan dan hak kelola agar mereka bisa kembali turun ke sawah tanpa bayang-bayang pengusiran,” ungkapnya.
Sebagai solusi, pihak DPRD Jember mendesak seluruh pemangku kebijakan dari kedua kabupaten untuk segera duduk bersama di satu meja guna menyepakati batas wilayah formal, demi nasib dan kesejahteraan para petani perbatasan.(*)
