KETIKA nilai tukar rupiah keok dihantam dolar AS, sebuah narasi usang nan menggelikan kerap muncul ke permukaan sebagai penenang palsu: “Tenang saja, warga desa tidak pakai dolar. Mereka pakainya rupiah, makannya singkong, padi, dan ikan dari alam sendiri. Jadi tidak bakal terdampak.”
Pernyataan seperti itu bukan sekadar penyederhanaan masalah yang naif, melainkan sebuah cacat sejak di dalam pikiran, fallacy yang akut, dan salah besar. Mengisolasi kehidupan desa dari ekosistem ekonomi global seolah-olah mereka hidup di dalam kubah kaca utopia adalah bentuk kebutaan literasi ekonomi yang berbahaya.
Ekonomi modern adalah rantai jaring laba-laba yang saling terikat. Sentimen di bursa global atau kebijakan suku bunga Bank Sentral AS, getarannya akan selalu sampai ke sawah dan pesisir pelosok nusantara melalui beberapa realitas tak terbantahkan berikut:
Pertama, ilusi kemandirian pangan dan rantai pasok pertanian yang “terdolarisasi”. Benar bahwa petani menanam padi di tanah desa, menggunakan air desa, dan memanennya dengan keringat sendiri. Namun, mari bedah apa yang masuk ke tanah tersebut.
Hampir sebagian besar bahan baku pupuk (seperti fosfat dan kalium) serta komponen pestisida di Indonesia adalah komoditas impor yang dibeli menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah, biaya produksi pertanian otomatis melonjak. Begitu pula dengan pakan ternak (seperti bungkil kedelai) yang mayoritas masih bergantung pada pasar internasional.
Logika sederhananya: Petani memang bertransaksi dengan rupiah, tetapi modal yang mereka keluarkan untuk menanam padi sangat dipengaruhi oleh pergerakan dolar. Jika biaya modal naik namun harga jual di tingkat petani ditekan atas nama stabilitas kota, petanilah yang pertama kali sekarat.
Kedua, ironi nelayan desa: Menjaring ikan di laut, terjerat kurs di darat. Logika sesat ini menjadi semakin absurd jika kita geser sudut pandang ke masyarakat pesisir. Nelayan desa menembus ombak dan menebar jaring di laut bebas yang disediakan gratis oleh alam. Mereka tidak bertransaksi dengan orang asing, lalu mengapa mereka tetap tiarap saat rupiah ambruk?
Mari lihat alat kerja mereka. Mesin tempel perahu hampir seluruhnya adalah barang impor yang suku cadangnya dibeli dengan hitungan dolar. Alat tangkap dan jaring nilon modern adalah produk petrokimia yang harganya dipatok dengan standar global. Bahkan bahan bakar (solar), walau disubsidi, skema harganya tetap terikat pada harga minyak mentah dunia yang transaksinya menggunakan dolar.
Nelayan melaut bermodalkan mesin, jaring, dan BBM yang harganya didikte oleh dolar. Namun, saat pulang membawa ikan, mereka harus menjualnya ke pasar lokal yang daya belinya sedang hancur dihantam inflasi. Menilai mereka aman hanya karena tidak memegang mata uang asing adalah bentuk kebutaan struktural yang nyata.
Ketiga, efek domino sektor transportasi dan logistik. Desa tidak hidup dalam isolasi total. Hasil panen dan tangkapan laut desa harus diangkut ke kota, dan barang-barang kebutuhan sekunder masyarakat desa harus didatangkan dari luar.
Ketika rupiah ambruk, harga suku cadang kendaraan, ban, hingga truk niaga yang mayoritas diimpor akan meroket. Biaya logistik pun membengkak. Alhasil, barang-barang kelontong di warung desa—mulai dari sabun, minyak goreng, mi instan, hingga susu anak—akan mengalami kenaikan harga.
Orang desa mungkin tidak memegang lembaran uang dolar, tetapi mereka dipaksa membayar “pajak tidak langsung” dari pelemahan rupiah setiap kali mereka berbelanja di warung tetangga.
Keempat, jebakan kemiskinan yang semakin dalam. Masyarakat desa, secara statistik, masih mendominasi angka kemiskinan di Indonesia. Karakteristik kelompok rentan adalah porsi pendapatan mereka habis hanya untuk memenuhi kebutuhan perut (pangan).
Ketika inflasi pangan terjadi akibat pelemahan kurs, daya beli masyarakat desa akan langsung hancur. Mereka tidak memiliki bantalan finansial (financial cushion) seperti masyarakat kelas menengah kota yang punya investasi atau tabungan berlebih. Bagi orang desa, kenaikan harga kebutuhan pokok sekecil apa pun bisa berarti pilihan pahit antara mengurangi porsi makan atau mengorbankan biaya sekolah anak.
Jadi, pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” adalah bentuk romantisasi kemiskinan yang manipulatif. Narasi ini sengaja diembuskan untuk menutupi ketidakberdayaan struktural dan kegagalan dalam menjaga stabilitas makroekonomi, seolah-olah masyarakat pedesaan memiliki “kekebalan magis” terhadap krisis global.
Mengatakan petani, petrnak, dan nelayan serta warga desa aman dari dolar bukan hanya salah secara teori ekonomi, tetapi juga sebuah “penghinaan” terhadap realitas berbasis keringat yang mereka hadapi setiap hari. Sudah saatnya kita berhenti memelihara sesat pikir ini dan mulai menghadapi realitas ekonomi dengan akal sehat. (*)
