KabarBaik.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan 30 saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemotongan dana insentif ASN Badan Pelayanan Pejak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Dari puluhan saksi yang dihadirkan, hanya 2 orang saja yang mengakui menyerahkan potongan insentifnya pada terdakwa Siska Wati.
Melihat fakta persidangan ini Dr. Erlan Jaya Putra selaku kuasa hukum terdakwa Siska Wati menjelaskan bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan terungkap peran kliennya tidaklah dominan.
“Terbukti tadi dari pengakuan saksi-saksi hanya dua yang mengaku menyetorkan sebagian insentifnya ke Siska Wati dan lainnya disetorkan ke orang lain yang melakukan tugas yang sama seperti Siska Wati. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Siska Wati yang melakukan hal tersebut,” kata Erlan di sela persidangan, Senin (12/8).
Lebih lanjut Erlan mengatakan bahwa terdakwa Siska Wati bukanlan satu-satunya orang yang bertugas untuk mengumpulkan uang hasil pemotongan dana insentif ini. Melainkan terdapat beberapa pegawai lain yang memiliki peran sama tapi sayangnya belum diproses secara hukum.
“Pegawai lain yang juga menjalankan tugas seperti Siska Wati harusnya turut diproses hukum. Minggu depan kita hadirkan saksi ahli,” tegasnya.
Sementara itu, dalam jalannya persidangan, puluhan saksi yang dihadirkan kompak mengakui bahwa mereka tak keberatan terkait adanya pemotongan dana insentif yang menurut mereka digunakan untuk dana taktis keperluan dinas yang tidak terdapat dalam anggaran.
“Tidak keberatan karena semua pegawai juga dipotong,” ungkap mereka saat ditanya Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.(*)
