KabarBaik.co, Jakarta- Di balik ingar-bingar BRI Super League 2025/2026, ada masalah klasik yang kembali muncul. Salah satu klub peserta kompetisi sepak bola strata tertinggi Indonesia tersebut disebut-sebut punya masalah berupa penundaan gaji pemain.
Pada Rabu (15/4), tersiar surat anonim di grup Whatsapp pewarta sepak bola yang mengeluhkan masalah penundaan gaji dan berbagai fasilitas pendukung lainnya di PSBS Biak. Surat itu ditujukan kepada PSBS Biak, operator liga yakni ILeague, dan PSSI.
Salah satu keluhan utama di surat itu adalah belum diterimanya gaji selama dua setengah bulan sampai tiga bulan. Hal yang lebih memilukan, dalam surat itu disebutkan beberapa kebutuhan dasar seperti air minum setelah sesi latihan, makanan bagi pemain-pemain lokal, kendaraan, dan tempat tinggal juga tidak dapat dipenuhi.
Satu pemain PSBS Biak, yakni Pablo Andrade, kemudian mengunggah surat tersebut melalui story di Instagram pribadinya. Namun karena story hanya bertahan selama 24 jam, maka saat ini unggahan tersebut telah hilang.
Kabar ini kemudian sampai ke Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Pada Kamis (16/4), APPI mengonfirmasi bahwa para pemain PSBS Biak sudah tiga bulan tidak mendapat gaji dan sampai saat surat itu mereka terima, belum jelas solusi yang bisa didapatkan oleh para pemain.
APPI hanya mengatakan bahwa saat ini proses penanganan atas laporan tersebut terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum, serta berharap agar kewajiban klub terhadap para pemain dapat segera diselesaikan.
Bukan Hal Baru
Masalah keterlambatan gaji jelas bukan hal baru di liga sepak bola Indonesia. Publik penggemar sepak bola masih ingat keluhan pelatih PSM Makassar, yang saat ini sudah pindah ke Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, pada September tahun lalu. Saat itu, pelatih asal Portugal tersebut blak-blakan mengeluhkan masalah keterlambatan gaji pada sesi jumpa pers menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.
Menjelang dimulainya Super League 2025/2026 pun, beberapa klub peserta diketahui masih menunggak gaji para pemainnya. Saat itu, Wakil Ketua APPI Achmad Jufriyanto menyebut bahwa ada 15 pemain dari empat klub berbeda yang upahnya belum dibayarkan, dengan total pembayaran mencapai Rp4,3 miliar.
Bahkan jika mau mengambil kasus paling tragis, dapat dilihat pada wafatnya pemain asing asal Paraguay Diego Mendieta pada 2012. Saat itu Mendieta jatuh sakit dan tidak bisa mendapatkan perawatan akibat gajinya selama empat bulan belum dibayarkan oleh klub Persis Solo.
Masalah gaji terlambat tentu bukan monopoli tim-tim strata tertinggi. Bahkan kasus masalah gaji terlambat atau ditunda diyakini lebih banyak lagi terjadi di klub-klub divisi Championship atau strata yang lebih rendah. Namun kasus itu tidak banyak muncul ke permukaan karena para pemain jarang mau mengadukannya.
Mengapa Dapat Terjadi?
Masalah penundaan gaji jelas bersumber dari masalah pengelolaan keuangan di klub. Perencanaan keuangan klub yang tidak matang membuat mereka kerap jor-joran pada awal musim, namun kemudian kehabisan bensin seiring berjalannya kompetisi.
Saat ini kompetisi sepak bola profesional Indonesia hanyalah Super League dan kompetisi-kompetisi di bawahnya, seperti Championship, Liga 3, dan Liga 4. Sangat sering ditemukan, klub-klub Super League berambisi besar menjadi juara tanpa mengukur kemampuan keuangan masing-masing.
Sebab menjadi juara artinya mendatangkan pelatih bagus, pemain-pemain bagus, staf-staf pendukung yang bagus, dan semuanya bermuara kepada uang. Belum lagi ditambah jika klub memutuskan untuk merombak tim pada pertengahan kompetisi, yang berarti mereka harus memecat dan memberi pesangon kepada pemain atau pelatih, dan mendatangkan pemain dan pelatih baru untuk mengisi posisi yang kosong.
Di sisi lain, keuangan sebagian klub-klub sepak bola Indonesia juga diketahui masih belum sehat. Klub-klub sepak bola Indonesia masih sangat bergantung kepada para pemilik dan manajer untuk mendapatkan pendanaan.
Jika pun ada sponsor, mungkin hanya beberapa klub dengan basis penggemar besar yang dapat mengeruk uang dari kerja sama sponsor. Sebab pada klub-klub tanpa basis penggemar besar, pihak sponsor biasanya merupakan rekanan pemilik atau manajemen.
Sedangkan pemasukan lain dari tiket pertandingan, penjualan merchandise, maupun hak siar mungkin sedikit membantu bagi pendanaan klub. Namun hal ini tentu timpang, karena ada beberapa klub yang memiliki basis penggemar besar dan pertandingannya kerap dipenuhi penonton, sedangkan ada pula klub-klub yang basis penggemarnya tidak besar.
Hal ini masih ditambah dengan biaya operasional suatu klub untuk mengarungi semusim Super League sangat besar. Sebagai contoh, pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel, makan, dan transportasi untuk minimal 23 orang saat melakukan pertandingan tandang bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Peran Operator Liga, PSSI, dan NDRC
Untuk mencegah hal ini kembali terulang pada masa yang akan datang, operator Liga Indonesia harus tegas dengan persyaratan lisensi yang ada. Penilaian lisensi tersebut mencakup ke dalam lima kriteria utama yakni olahraga, infrastruktur, personalia, administrasi, hukum, dan keuangan.
Menjelang bergulirnya musim kompetisi 2025/2026, operator liga yakni ILeague telah mengumumkan bahwa enam klub yakni Borneo FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, Dewa United, dan PSS Sleman (saat ini berkompetisi di Championship atau Liga 2) lolos dengan berstatus granted penuh.
Sedangkan 12 klub lainnya, termasuk PSBS Biak, lolos dengan berstatus catatan perbaikan (granted with sanction).
Dengan demikian, di atas kertas PSBS Biak telah melalui saringan yang ada dan saat itu dinyatakan berhak mengikuti kompetisi di Indonesia.
Dari segi PSSI, federasi sepak bola itu sudah memiliki payung hukum berupa National Dispute Resolution Chamber atau NDRC. NDRC Indonesia yang sudah mendapat pengakuan FIFA pada 2023 disebut Ketua Umum PSSI merangkap Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bermasalah di sepak bola.
Erick pada Agustus 2025 pernah menyebut bahwa NDRC Indonesia telah menangani lebih dari 200 kasus, yang sebagian besar merupakan masalah tunggakan gaji pemain oleh klub.
Masalah penundaan gaji di tim PSBS Biak membuka mata kita bahwa di balik riuh rendah penyelenggaraan liga dan penampilan timnas Indonesia yang semakin ciamik masih ada kasus klasik yang selalu mengintip.
Jika kita tepikan sejenak bintang-bintang besar, maka bagi para pelaku sepak bola aktif, pendapatan mereka hanya bertumpu pada gaji yang mereka terima dari klub. Gaji itulah yang akan mereka gunakan agar asap dapur tetap mengebul, uang sekolah anak dapat terbayar, maupun kiriman kepada orang tua dan mertua tetap lancar.
Seandainya masalah ini terus berlarut-larut, peluang para pemain untuk menerima godaan pihak-pihak luar yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengaturan pertandingan akan semakin besar. Bagaimanapun, mendapatkan uang dari misalnya pengatur pertandingan agar mereka mengalah tentu lebih menggoda ketimbang harus berjuang mati-matian demi klub yang menunggak gaji mereka.
Dan itu tentu bukan hal yang kita inginkan, bukan? (*/Antara)
