KabarBaik.co, Malang – Universitas Brawijaya (UB) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung A Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UB, Rabu (26/8) tersebut, dihadiri Rektor UB Prof. Widodo, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi, serta Ketua KI Provinsi Jawa Timur, A. Nur Amiruddin, beserta jajaran.
Sebanyak 110 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB juga turut mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari penguatan edukasi keterbukaan informasi publik tersebut.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UB Pelaksana Bidang Layanan Informasi Publik, Lely Indah Mindarti, membuka kegiatan mewakili PPID Utama UB Dr. Tri Wahyu Nugroho.
Kerja sama UB dengan KI Jatim ini ditujukan untuk menyatukan langkah kedua lembaga dalam membangun layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat.
Ketua KI Provinsi Jawa Timur, A. Nur Amiruddin menyampaikan, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi.
Ia menilai UB merupakan mitra yang tepat karena memiliki rekam jejak kuat dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Bahkan, UB tercatat meraih predikat Badan Publik Informatif dari KI Pusat selama tujuh tahun berturut-turut, sejak 2018 hingga 2025.
“Universitas Brawijaya kami pilih atas prestasinya sebagai peraih predikat Badan Publik Informatif dari KI Pusat selama tujuh tahun atau sejak 2018 sampai 2025 lalu,” ujar Nur Amiruddin.
Menurutnya, predikat tersebut merupakan capaian tertinggi bagi badan publik yang dinilai memiliki layanan keterbukaan informasi terbaik.
Karena itu, KI Jatim berharap UB dapat berkembang menjadi role model bagi institusi publik lainnya, sekaligus menjadi laboratorium keterbukaan informasi yang dapat memberikan edukasi kepada berbagai kalangan.
“Layanan keterbukaan informasi publik adalah fondasi dasar dari pelaksanaan prinsip utama sebuah institusi publik yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,” jelasnya.
Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo menekankan bahwa keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun budaya integritas dalam sebuah institusi.
Menurutnya, transparansi melalui keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas. Dari kedua hal tersebut kemudian dapat tumbuh kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki budaya integritas,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan KI Jatim menjadi bagian dari komitmen UB untuk menerapkan sekaligus mengedukasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
“Kita hari ini menyatukan komitmen perguruan tinggi UB dengan KI dalam keterbukaan informasi. Bersama, kita akan terus menjunjung tinggi keterbukaan informasi,” tegas Widodo.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan MoU antara UB dan KI Provinsi Jawa Timur serta PKS antara PPID UB dan KI Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, Ketua KI Provinsi Jawa Timur juga melakukan launching monitoring dan evaluasi. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UB.
Dengan kerja sama ini, UB diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan reputasinya sebagai badan publik informatif, tetapi juga menjadi contoh bagi institusi publik lain dalam membangun tata kelola informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
