KabarBaik.co, Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bojonegoro masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari ratusan dapur penyedia makanan bergizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), puluhan di antaranya ternyata belum memenuhi standar pendirian yang ditetapkan.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Ninik Susmiati mengungkapkan bahwa dari total 133 SPPG yang ada di wilayahnya, sebanyak 118 telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun hasil verifikasi menunjukkan tidak semuanya memenuhi syarat.
“Sebanyak 80 SPPG sudah terbit sertifikatnya, empat lainnya sudah direkomendasikan namun masih dalam proses penerbitan,” jelas Ninik, Selasa (10/3).
Meski demikian, Dinas Kesehatan menemukan terdapat 23 SPPG dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk pendirian. Selain itu, masih ada 11 SPPG yang hingga kini berada dalam proses verifikasi oleh tim Dinkes.
Mayoritas temuan pada dapur MBG yang tidak lolos verifikasi berkaitan dengan sarana dan prasarana higiene sanitasi, yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pengolahan makanan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Kesehatan mengundang puluhan pengelola dapur MBG guna memberikan evaluasi langsung.
Ninik menegaskan pengelola dapur bersama mitra harus segera menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut. Jika tidak segera diperbaiki, maka proses verifikasi harus diulang dari awal, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan, peralatan dapur, hingga kualitas air yang digunakan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengingatkan bahwa kualitas layanan dapur MBG harus terus dijaga. Menurutnya, program MBG menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia. Ia juga menyinggung adanya sejumlah masukan dari masyarakat terkait kualitas makanan hingga kesesuaian menu yang disajikan oleh dapur MBG.
“Sekarang masyarakat semakin terbuka menyampaikan masukan, termasuk melalui media sosial. Karena itu dapur-dapur SPPG harus benar-benar menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan,” tegasnya.
Nurul menambahkan pada tahap awal pelaksanaan program memang dilakukan percepatan sehingga masih ditemukan berbagai kekurangan di lapangan. Namun ke depan, seluruh dapur MBG di Bojonegoro diharapkan memenuhi standar higiene dan sanitasi secara penuh agar kualitas layanan tetap terjaga. (*)
