KabarBaik.co – Gaji ribuan pegawai honorer non ASN Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2025 ini belum bisa dicairkan. Hal itu karena terkendala aturan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangam Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Jember, Suko Winarno mengungkapkan memang sampai saat ini status dan juga gaji pegawai honorer belum jelas.
“Karena kami menunggu arahan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian PAN-RB, sebagai dasar untuk menindaklanjuti gaji tersebut,” kata Suko, Selasa (28/1).
Biasanya, lanjut Suko, pemerintah pusat akan mengeluarkan surat resmi untuk pencairan gaji mulai diterima pada Februari 2025.
“Kita sama-sama menunggu saja tapi saya tidak bernai berspekulasi kapan pastinya surat itu akan keluar,” kata Suko.
Meski belum ada keputusan dari pemerintah pusat soal pegawai honorer tersebut, Pemkab Jember sudah mengalokasikan anggaran untuk menggaji kurang lebih 11.680 orang pegawai honorer non ASN hingga proses rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) selesai dilaksanakan hingga Mei 2025.
“Kalau soal itu kami sudah ada anggarannya, tapi memang belum bisa kita realisasikan saja karena menunggu arahan dari pusat,” ungkapnya.
Suko mengaku saat ini BKPSDM kesulitan untuk memproses pegawai non ASN yang tidak lulus tes PPPK sebagai PPPK paruh waktu karena belum ada petunjuk teknis.
“Ini yang membuat di bawah bertanya-tanya, katanya ada paruh waktu, tapi tidak ada pemberkasan. Saya berharap masalah ini bjza diselesaikan dengan cepat karena para pegawai non ASN berhak digaji pada Februari 2025,” pungkasnya. (*)
