KabarBaik.co, Jember – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memotong anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara drastis untuk tahun anggaran 2026 menuai kritik tajam dari legislatif.
Kebijakan ini dinilai ironis mengingat Jember saat ini sedang dibayangi ancaman kekeringan akibat fenomena alam El Nino.
Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi D DPRD Jember, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kebijakan tersebut.
Pria yang akrab disapa Nuki ini mengingatkan bahwa penurunan curah hujan akibat El Nino bisa memperparah krisis air bersih di sejumlah titik rawan, seperti Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kalisat, Rambipuji, Mayang, dan Tempurejo.
Menurutnya, pemkab seharusnya memperkuat mitigasi, bukan malah memangkas dana operasional kebencanaan.
Tak hanya soal nominal yang merosot, Nuki juga menemukan adanya kejanggalan dalam laporan keuangan. Dari total pagu Rp 8,55 miliar yang dialokasikan tahun ini, Kepala BPBD Jember menyebutkan dana yang efektif bisa digunakan ternyata hanya sekitar Rp 7,59 miliar.
“Pertanyaan besarnya, selisih sekitar Rp 1 miliar itu larinya ke mana? Angka ini hilang tanpa kejelasan. Apakah urusan kekeringan dan kemanusiaan ini dianggap remeh oleh pemerintah, atau memang perencanaan mitigasi kita yang lemah?” cecar Nuki, Selasa (16/6).
Ia membandingkan porsi anggaran BPBD yang sangat minim ini dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang justru mendapatkan kucuran dana fantastis. Nuki bahkan menyentil adanya OPD yang berani melakukan pergeseran anggaran secara sepihak tanpa berkomunikasi dengan pihak legislatif.
Menyikapi keterbatasan dana operasional daerah, Nuki meminta seluruh elemen masyarakat untuk lebih mandiri dan waspada dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Seperti merawat titik-titik mata air di lingkungan sekitar agar tidak mengering dan laranga pembukaan lahan dengan cara dibakar demi mencegah kebakaran hutan (karhutla),” tegasnya.
Ia juga mendesak adanya penguatan koordinasi di lapangan. Sinergi ketat antara BPBD, pihak kecamatan, Perhutani, hingga jaringan Desa Tangguh Bencana (Destana) wajib ditingkatkan agar penanganan dampak kemarau bisa berjalan cepat meski dengan anggaran yang terbatas.(*)
