KabarBaik.co, Blitar – Pertemuan tertutup antara tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar di Kantor Bupati Blitar, Selasa (5/5) kemarin, dipastikan bukan agenda pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Blitar Rijanto usai mengikuti salah satu pertemuan.
Sebelumnya, kedatangan tim KPK sempat memunculkan berbagai spekulasi. Apalagi akses menuju kompleks kantor bupati dijaga ketat dan peserta pertemuan diminta tidak membawa telepon genggam ke dalam ruangan. Puluhan awak media juga terlihat menunggu di luar area kantor pemerintahan untuk mendapatkan informasi terkait agenda tersebut.
Rijanto menjelaskan, kehadiran tim KPK bertujuan untuk memberi pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah. “Ini bukan pemeriksaan ataupun peringatan. KPK datang dalam rangka pembinaan dan penguatan sistem agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama tim antirasuah. Di antaranya pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana hibah, hingga realisasi pokok pikiran (pokir) DPRD. “Pembahasannya bagaimana pengadaan, hibah dan pokir bisa berjalan lebih baik, lebih transparan dan sesuai regulasi,” katanya.
Rijanto menilai agenda tersebut menjadi pengingat bagi seluruh unsur pemerintahan agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Tidak hanya pihak eksekutif, legislatif juga diminta ikut memperkuat pengawasan. “Semua pihak harus cermat. Baik eksekutif maupun legislatif punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga tata kelola anggaran,” tambahnya. (*)
