KabarBaik.co, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sosial, hingga pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya, Kamis (30/7). Kegiatan tersebut menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan
ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti serta para kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Khofifah menekankan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah berangkat dari data yang disusun BPS.
“Hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. Pertanian, pembangunan, perumahan, infrastruktur, energi hingga kemiskinan semuanya membutuhkan data BPS,” ujar Khofifah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas data statistik memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Khofifah mengatakan, peran strategis BPS juga harus menjadi motivasi bagi seluruh insan statistik untuk terus menjaga integritas dan kualitas data. Setiap angka yang dihasilkan bukan sekadar statistik, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah.
Ia juga berbagi pengalamannya sebagai pengguna data BPS sejak menjadi anggota DPR RI pada 1992. Saat itu, berbagai publikasi statistik menjadi referensi penting dalam menjalankan fungsi legislasi, meski seluruh data masih tersedia dalam bentuk buku cetak.
“Saya sejak dulu pengguna dan pencinta data BPS. Perencanaan pembangunan yang baik hanya bisa dilakukan jika didukung data yang valid dan selalu diperbarui,” katanya.
Menurut Khofifah, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting karena akan menghasilkan potret menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data tersebut akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran atas komitmen menjaga kualitas data di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.
Khofifah menjelaskan, Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendataan karena terdiri atas 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi yang sangat beragam. Selain itu, banyak perusahaan besar beroperasi di Jawa Timur, namun berkantor pusat di Jakarta sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dalam proses pendataan.
Di akhir sambutannya, Khofifah mengapresiasi keputusan BPS RI yang memilih Surabaya sebagai tuan rumah Rakornas Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, Surabaya sebagai Kota Pahlawan dan Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit memiliki nilai sejarah yang dapat membangkitkan semangat persatuan serta kolaborasi dalam menyukseskan pendataan nasional.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BPS menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas.
Amalia mengungkapkan, hingga saat ini Indeks Kualitas Sensus (IKS) Jawa Timur telah mencapai 55,81 persen atau berada di peringkat kesembilan nasional. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk terus meningkatkan kualitas pendataan.
Ia optimistis hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menghadirkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian nasional. Data tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi statistik, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bagi dunia pendidikan, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Khofifah bersama Amalia menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Indonesian Census Film Festival 2026. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam mengedukasi publik sekaligus mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. (*)
