KabarBaik.co, Jember – Langkah taktis diambil Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola data daerah.
Kabupaten di kawasan Tapal Kuda ini resmi ditunjuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia sebagai daerah percontohan (pilot project) nasional untuk implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengembangan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
Kepastian tersebut mengemuka setelah Bupati Jember Muhammad Fawait, yang didampingi Kepala BPS Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih, melakukan kunjungan kerja dan audiensi langsung dengan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait memaparkan bahwa sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Jawa Timur, Jember masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, akurasi data menjadi fondasi mutlak agar intervensi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemkab Jember bergerak cepat dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap 96.489 keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah).
“Kami menyisir langsung ke lapangan untuk memastikan status penerima bansos—apakah yang bersangkutan masih menetap, sudah pindah domisili, atau telah meninggal dunia. Ini penting agar tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran,” ujar Gus Fawait, Sabtu (11/7).
Hasil dari verifikasi ini akan ditindaklanjuti secara administratif salah satunya, segera diterbitkan akta kematian dan dilakukan pembaruan data kependudukan.
Selain itu, mutasi data kependudukan diperbarui secara berkala demi menjaga higienitas data. Data desil 1 dipilah antara usia nonproduktif (60 tahun ke atas) dan usia produktif (di bawah 60 tahun). Warga usia produktif nantinya bakal diarahkan untuk menerima program pelatihan pekerja migran agar siap bersaing di pasar kerja.
Selain fokus pada kemiskinan, pembenahan basis data ini juga diintegrasikan untuk menekan angka stunting, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), serta mendongkrak produktivitas tenaga kerja lokal.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen dan langkah riil yang diinisiasi Pemkab Jember. Menurutnya, pemutakhiran data yang dilakukan Jember sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 terkait pelaksanaan DTSEN.
Amalia menjelaskan, momentum Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berjalan saat ini mencakup berbagai variabel sosial-ekonomi penting yang dapat langsung diintegrasikan untuk memperbarui DTSEN secara dinamis.
“Kami berharap Jember bisa menjadi daerah percontohan untuk perhitungan PDRB triwulanan. Peran aktif dari jajaran RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan sangat krusial untuk memastikan seluruh warga terdata dengan baik dan merespons petugas sensus secara kooperatif,” urai Amalia.
Merespons kepercayaan dari BPS RI, Gus Fawait menegaskan kesiapan penuh seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember. Koordinasi lintas sektoral akan diperketat, bahkan Pemkab siap menerbitkan Surat Edaran (SE) Bupati guna mengawal kesuksesan agenda nasional ini.
“Kami berkomitmen penuh menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Forum koordinasi berkala antara Pemkab dan BPS akan rutin digelar untuk menyuplai data statistik sektoral maupun hasil verifikasi validasi lapangan secara berkala ke pusat,” pungkas Gus Fawait.(*)
