KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mencatat adanya penurunan debit di sejumlah sumber mata air dalam beberapa tahun terakhir. Meski masih tergolong terkendali, kondisi ini menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan ketahanan air dan kelestarian lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Batu, Heli Suyanto mengatakan, tren penurunan tersebut belum berada pada level yang mengkhawatirkan. Namun, upaya pelestarian dinilai harus terus diperkuat sejak dini.
“Kami melihat ada penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan. Karena itu, kegiatan pelestarian terus didorong agar masyarakat memahami perkembangan kondisi sumber mata air,” ujarnya, Sabtu (25/4).
Sebagai langkah awal, lanjut Heli, Pemkot Batu terus melakukan pendataan jumlah dan kondisi sumber mata air. Hingga kini sekitar 273 titik telah terdata, meskipun jumlah tersebut belum mencakup seluruh potensi yang ada di wilayah tersebut.
Menurut Heli, data itu menjadi dasar penting untuk pemetaan lanjutan. Nantinya, setiap sumber mata air akan diklasifikasikan, mulai dari sumber utama, anak sumber, hingga rembesan. “Data awal ini penting sebagai baseline. Semua harus diklasifikasikan dan dihitung bersama untuk mendukung kebijakan ke depan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pendekatan sektoral dinilai tidak lagi efektif dalam menangani isu lingkungan yang kompleks.
“Pendekatan sektoral harus dikurangi. Untuk urusan lingkungan dan keberlanjutan, semua pihak harus terlibat,” tegasnya.
Heli menambahkan, fenomena penurunan debit mata air tidak hanya terjadi di Kota Batu, tetapi juga di berbagai daerah lain di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya pemanfaatan air dan perubahan fungsi lahan di kawasan hulu.
Sebagai upaya penanganan, Pemkot Batu mulai menggencarkan program revitalisasi kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Program ini melibatkan kelompok tani hutan, baik yang telah memiliki izin perhutanan sosial maupun yang masih dalam proses pengajuan.
“Kami menggandeng kelompok tani hutan untuk ikut dalam revitalisasi. Mereka yang sudah memiliki SK perhutanan sosial akan dilibatkan secara aktif,” katanya.
Selain menjaga fungsi ekologis, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemilihan jenis tanaman akan disesuaikan dengan kondisi kawasan serta memiliki nilai ekonomi.
“Hutan harus tetap berfungsi secara ekologis, tetapi masyarakat juga perlu mendapatkan manfaat ekonomi. Karena itu, tanaman yang dikembangkan harus sesuai dan bernilai jual,” tandasnya. (*)
