KabarBaik.co, Surabaya – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim bersama Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Jawa Timur memperkuat edukasi dan pendampingan perpajakan bagi kader, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha di lingkungan GP Ansor.
Penguatan edukasi tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Edukasi dan Pendampingan Administrasi Perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan perpajakan. Kerja sama ditandatangani Kepala Kantor Wilayah DJP se-Jawa Timur bersama Ketua PW GP Ansor Jawa Timur di Graha PW GP Ansor Jawa Timur, Surabaya.
Kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan sekaligus membantu pelaku usaha menjalankan administrasi perpajakan secara benar.
Selain mendorong kepatuhan secara sukarela, edukasi tersebut diharapkan membuat pelaku usaha lebih siap mengikuti perubahan kebijakan perpajakan sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan secara lebih tertib.
Penandatanganan kerja sama berlangsung bersamaan dengan Ansor Economic Forum (AEF) 2026 bertema “Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha”.
Forum tersebut menjadi ruang bagi kader, pelaku UMKM, dan badan usaha di lingkungan GP Ansor Jawa Timur untuk memahami perkembangan regulasi perpajakan sekaligus mendiskusikan persoalan yang dihadapi dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kolaborasi dengan GP Ansor menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Menurut dia, pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan masih belum merata. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah tidak semua masyarakat atau pelaku usaha otomatis dikenai pajak karena terdapat batasan atau threshold dalam pengenaan pajak.
“Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak itu tidak dikenai Pajak Penghasilan. Fasilitas tersebut diberikan untuk memberi kemudahan perpajakan dan meningkatkan keadilan,” ujar Bimo, Jumat (7/8).
Ia mengatakan DJP akan terus mengedepankan edukasi, pendampingan, dan pelayanan untuk membangun kepatuhan wajib pajak. Namun, terhadap wajib pajak yang tetap tidak memenuhi kewajibannya, DJP akan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bimo juga mengimbau masyarakat melaporkan apabila menemukan pegawai DJP yang melakukan permintaan tidak semestinya atau menyalahgunakan kewenangan. Setiap laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musaffa Safril mengatakan pemahaman perpajakan di kalangan kader Ansor di sejumlah daerah masih perlu diperkuat.
Karena itu, GP Ansor Jawa Timur menjalin kemitraan dengan DJP untuk memperluas edukasi perpajakan kepada kader dan pimpinan Ansor di berbagai wilayah.
“Pemahaman dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian yang sehat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kami menginstruksikan para pimpinan cabang untuk patuh pajak sekaligus memberikan teladan kepatuhan perpajakan di daerah masing-masing,” kata Musaffa.
Melalui kerja sama tersebut, DJP Jawa Timur dan GP Ansor Jawa Timur menargetkan terbentuknya ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Edukasi dan pendampingan diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai aturan pajak, tetapi juga membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)
