KabarBaik.co, Surabaya – Kanwil DJP Jawa Timur I menggelar Forum Konsultasi Publik, Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026 di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I, Surabaya, Selasa (14/7). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi otoritas pajak untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas layanan perpajakan.
Forum ini diikuti perwakilan wajib pajak dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Surabaya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Tax Center, Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, hingga insan media.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari upaya DJP untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Menurutnya, masukan dari wajib pajak maupun para pemangku kepentingan menjadi bahan penting dalam menyusun langkah perbaikan layanan agar semakin mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini kami laksanakan untuk mendengarkan secara langsung masukan dari wajib pajak dan para pemangku kepentingan. Dialog ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan komitmen kami dalam memberikan layanan perpajakan yang lebih baik,” ujar Max.
Selama forum berlangsung, peserta menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait layanan perpajakan. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas pelayanan, edukasi perpajakan, penguatan kemitraan dengan berbagai lembaga, hingga strategi memperluas komunikasi publik di bidang perpajakan.
Sebagai kegiatan yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur I bersama seluruh KPP di wilayah kerjanya, forum tersebut juga menjadi momentum menyelaraskan langkah peningkatan kualitas layanan di setiap unit kerja.
Melalui dialog ini, Kanwil DJP Jawa Timur I menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem perpajakan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan layanan serta penguatan komunikasi perpajakan ke depan.
DJP berharap kolaborasi dengan wajib pajak, asosiasi profesi, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan media dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam mendukung penerimaan negara. (*)
