FASILITAS pengolahan dan pemurnian tembaga (Smelter) kedua PT Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur, belakangan kembali menjadi sorotan. Sebab, pola operasional yang dianggap kerap naik turun. Meski terbaru perusahaan menargetkan smelter ini beroperasi kembali pada September 2026, namun riwayat gangguan berulang membuat ada yang mempertanyakan ketahanan hilirisasi mineral tembaga nasional itu.
Smelter yang konon bernilai investasi USD 4,2 miliar (sekitar Rp 58-60 triliun) tersebut sempat memasuki tahap produksi pada Agustus 2024 setelah commissioning dua bulan sebelumnya. Namun, kebakaran di unit gas cleaning plant pada Oktober 2024 memaksa penghentian operasi hingga perbaikan selesai pada Mei 2025.
Belum lama pulih, longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Caving pada 8 September 2025 kembali memutus pasokan konsentrat tembaga dari Papua. Akibatnya, smelter dilaporkan hanya mengolah sisa stok hingga Desember 2025 sebelum berhenti total.
Tony Wenas, Presiden Direktur PTFI, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Selasa (14/7), menjelaskan bahwa masa penghentian tersebut dimanfaatkan untuk pemeliharaan menyeluruh agar fasilitas siap ketika pasokan pulih. Smelter pertama di bawah PT Smelting masih beroperasi terbatas. Sedangkan produksi tambang saat ini baru mencapai sekitar 60 persen dari kapasitas normal. Perusahaan memproyeksikan produksi naik bertahap menjadi 65 persen sepanjang 2026, 75 persen pada semester pertama 2027, dan kembali ke 100 persen menjelang akhir 2027.
Pola maju mundur itu bukan hanya soal insiden teknis semata. Data yang disampaikan pihak Freeport sendiri mengungkap tantangan mendasar di balik operasional smelter tembaga. Nilai tambah dari pengolahan konsentrat menjadi katoda tembaga hanya sekitar 3,5 hingga 5 persen, jauh lebih rendah dibanding hilirisasi nikel.
Royalti yang dibayarkan kepada negara pun kabarnya hampir sama. Baik konsentrat diekspor maupun diolah menjadi produk akhir. Investasi raksasa smelter mencapai Rp 58-60 triliun, tetapi margin keuntungan yang tipis membuat fasilitas ini kurang menarik secara bisnis murni ketika dibandingkan dengan opsi ekspor.
Selain itu, penyerapan katoda tembaga di dalam negeri masih rendah, sehingga sebagian besar produk tetap diekspor ke negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Saat smelter tidak beroperasi penuh, potensi kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 65 triliun per tahun dari pajak, royalti, dividen, dan bea keluar jika konsentrat tidak bisa diolah atau diekspor. Angka ini sudah sering menjadi dasar relaksasi izin ekspor setiap kali terjadi gangguan.
Kondisi ini menimbulkan kritik tajam terhadap implementasi hilirisasi tembaga di Indonesia. Berbeda dengan nikel yang berhasil menciptakan ekosistem nilai tambah lebih besar, smelter tembaga menghadapi risiko tinggi dari sisi hulu yang rawan bencana, pasar domestik yang belum matang, serta nilai tambah hilir yang terbatas.
Meskipun PTFI telah memenuhi kewajiban investasi dan pemerintah memiliki saham mayoritas, operasional yang tidak stabil menunjukkan bahwa hilirisasi belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Smelter Gresik dirancang mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan menghasilkan 600 ribu ton katoda tembaga serta sekitar 50 ton emas per tahun saat berjalan penuh. Namun, tanpa stabilitas pasokan dan serapan yang kuat, potensi tersebut sulit terealisasi sepenuhnya.
Ke depan, pengawasan ketat dari DPR dan pemerintah terhadap pemulihan operasional menjadi sangat penting. Apakah smelter ini akhirnya bisa beroperasi konsisten atau pola maju mundur akan terus berulang menjadi ujian bagi komitmen hilirisasi tembaga Indonesia yang sesungguhnya. (“)
