KabarBaik.co, Surabaya – Keperkasaan dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menekan nilai tukar rupiah mulai dirasakan pelaku usaha dalam negeri. Setelah berdampak pada sektor industri dan impor, kini tekanan kurs juga mulai menghantam pengelola pusat perbelanjaan serta industri ritel.
Pelaku usaha mengaku harus menghadapi lonjakan biaya operasional di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Bahkan, jika nilai tukar rupiah tidak segera membaik, harga sejumlah barang konsumsi diperkirakan mulai mengalami penyesuaian pada bulan depan.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pelemahan rupiah telah mendorong kenaikan berbagai biaya operasional pusat perbelanjaan. Salah satu komponen yang paling terdampak adalah biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar AS.
Menurut Alphonzus, pengelola pusat perbelanjaan juga harus menghadapi kenaikan biaya energi, khususnya penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) yang skema penetapan harganya masih mengacu pada kurs dolar AS.
“Biaya-biaya operasional di pusat perbelanjaan meningkat, terutama dari sisi biaya logistik,” ujar Alphonzus saat dikonfirmasi, Kamis (11/6).
Kenaikan biaya tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola mal. Pasalnya, kondisi penjualan tenant dinilai belum kembali optimal, sementara saat ini sektor pusat perbelanjaan juga tengah memasuki periode low season yang biasanya ditandai dengan menurunnya jumlah pengunjung.
Dalam kondisi seperti itu, pengelola mal tidak memiliki banyak ruang untuk mengalihkan beban biaya kepada para penyewa. Sebab, kenaikan biaya sewa justru berpotensi semakin menekan kinerja tenant yang saat ini juga menghadapi tantangan perlambatan konsumsi masyarakat.
“Kami tidak bisa begitu saja membebankan kenaikan biaya kepada tenant. Kalau pun harus dilakukan, tentu sangat selektif karena kondisi penjualan mereka juga belum maksimal,” katanya.
Di sisi lain, kekhawatiran yang lebih besar mulai dirasakan para pelaku usaha ritel. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah menyebut harga barang di pasar saat ini memang relatif masih stabil. Namun kondisi tersebut dinilai hanya bersifat sementara.
Menurut dia, sebagian besar peritel masih menjual stok lama yang diperoleh ketika kurs dolar AS belum setinggi saat ini. Persoalan akan muncul ketika stok tersebut habis dan pelaku usaha harus melakukan pembayaran untuk pasokan baru dengan kurs yang lebih mahal.
Budihardjo memperkirakan kondisi tersebut mulai terasa pada Juli mendatang. Apabila nilai tukar dolar AS masih bertahan tinggi, maka pelaku usaha tidak memiliki banyak pilihan selain melakukan penyesuaian harga jual.
“Yang saya khawatirkan bulan Juli nanti. Kalau dolar masih tinggi saat jatuh tempo pembayaran, itu yang berbahaya. Karena kita harus membayar barang dengan kurs yang lebih mahal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga paling cepat berpotensi terjadi pada kelompok barang lifestyle yang banyak bergantung pada bahan baku maupun produk impor. Kategori tersebut antara lain produk fesyen seperti pakaian, sepatu, tas, hingga berbagai produk gaya hidup lainnya.
Menurut Budihardjo, pelemahan rupiah secara langsung akan memengaruhi struktur biaya perusahaan. Ketika stok lama habis, peritel harus membeli barang baru dengan harga yang sudah menyesuaikan nilai tukar terbaru.
“Kalau stok lama sudah habis, kita harus membeli yang baru. Tentu ada hitungan ekonominya dan itu akan berpengaruh terhadap harga jual,” jelasnya.
Mengantisipasi tekanan tersebut, sejumlah pelaku usaha mulai menyusun strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan penggunaan produk lokal sebagai sumber pasokan utama.
Strategi tersebut diharapkan mampu meredam dampak fluktuasi nilai tukar sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri. Meski demikian, pelaku usaha menilai langkah tersebut belum cukup apabila kondisi ekonomi tidak segera membaik.
Karena itu, dunia usaha berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Stimulus tersebut dinilai penting agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dan aktivitas ekonomi kembali bergerak lebih kuat.
Sejumlah insentif yang diharapkan antara lain bantuan langsung tunai (BLT), diskon pajak, insentif transportasi seperti diskon tiket pesawat, hingga berbagai kebijakan yang dapat mengurangi beban masyarakat dan pelaku usaha.
“Kebijakan dan stimulus pemerintah sangat kami tunggu agar ekonomi bergerak lagi. Daya beli masyarakat perlu dijaga sehingga konsumsi tetap tumbuh dan dunia usaha bisa bertahan,” pungkas Budihardjo. (*)
