KabarBaik.co – DPRD Kabupaten Jember merespons langkah eksekutif terhadap persoalan tenaga honorer atau non Aparatur Sipil Negara (non-ASN), yang masih menjadi polemik hingga saat ini.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan bahwa pihaknya sangat serius untuk membantu eksekutif menyelesaikan persoalan honorer di Jember.
“Salah satu buktinya kami telah membentuk Pansus non-ASN, yang hingga saat ini terus mencari solusi agar nasib ribuan honorer ini bisa jelas,” ujar Halim saat dikonfirmasi, Minggu (16/3).
Ia menyebut, dari penyampaian Bupati Jember saat konferensi pers beberapa waktu lalu, ada beberapa kebijakan salah satunya non-ASN.
“Yang pasti kami siap berkolaborasi persoalan honorer non-ASN, saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Jember, termasuk mengumpulkan data-data,” katanya.
“Persoalan non ASN ini Pemkab Jember juga ternyata melakukan invertarisi persoalan melalui Satgas yang dibentuk, dan nantinya bisa dikolaborasikan dengan Pansus,” sambung Halim.
Ia menyampaikan dalam hasil penelusuran pansus ada temuan-temuan yang sudah diinventarisir, dari beberapa laporan yang saat ini sudah masuk.
“Tidak menutup kemungkinan ada temua-temuan yang didapatkan, misal selundupan atau yang serupa. Jadi akan kita kolaborasikan dengan tim dari Pemkab Jember,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Halim, Bupati secara tegas telah menyatakan akan mencarikan solusi agar honor tenaga honorer ini bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Ini respons yang baik ya, karena persoalan non-ASN ini memang sangat mendesak, maka perlu dicarikan formulasi pencairan mereka agar tidak menambrak aturan yang ada. Jadi kami juga akan mendorong Pemkab Jember agar honor ini bisa cair sebelum hari raya, baik kepada PPPK yang sudah lolos tahap 1,” pungkasnya. (*)
