KabarBaik.co – Fraksi Gerindra DPRD Jember mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera mendatangkan investor dan membangun pabrik kopi lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk menstabilkan harga kopi petani yang kerap anjlok, terutama saat panen raya, meski potensi produksi Jember terus meningkat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, Rabu (5/11). Ia menyatakan bahwa potensi kopi Jember sangat besar, namun belum diimbangi dengan tata niaga yang stabil.
“Kami berharap pemerintah bisa menjembatani, menghadirkan investor, menghadirkan pabrik kopi agar bisa membeli produksi kopi yang sangat besar ini di Jember,” ujar Hanan.
Menurutnya, tujuan utama kehadiran pabrik lokal adalah untuk memperpendek rantai pemasaran yang selama ini terlalu panjang, sehingga menciptakan selisih harga yang tinggi dan merugikan petani.
“Selain itu, pabrik lokal juga penting untuk mencegah hasil panen Jember lari ke kabupaten lain dan membangun branding khas Jember,” katanya.
Hanan mencontohkan fluktuasi harga sangat tajam. Pada musim panen raya lalu, harga robusta anjlok hingga Rp 44.000 per kilogram dari harga tertingginya yang mencapai Rp 79.000 per kilogram.
“Rantai yang panjang ini menciptakan selisih harga yang cukup tinggi. Dengan memperpendek rantai distribusi itu, bisa mengurangi margin itu agar harga petani lebih tinggi lagi,” jelasnya.
“Penurunan harga ini memaksa petani bermodal kecil untuk menjual kopi mereka dengan harga rendah,” imbuhnya..
Hanan berharap intervensi Pemkab dapat menekan fluktuasi harga antara musim panen dan non-panen.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, ia menyatakan akan meminta anggota komisi terkait di DPRD untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemkab.
Selain harga, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya branding kopi Jember. Dengan keunggulan geografis dua sisi pegunungan (Raung dan Argopuro) yang memiliki ciri khas kopi berbeda, Jember dinilai mampu menjadi pemasok produk unggulan.
“Kami optimistis bahwa kopi Jember bisa menjadi produk unggulan, tinggal menunggu langkah serius pemerintah untuk melakukan branding,” tutup Hanan. (*)
