KabarBaik.co, Surabaya – Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik mulai 10 Juni 2026. Lonjakan harga tersebut diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM dengan harga lebih terjangkau seperti Pertalite.
Penyesuaian harga dilakukan PT Pertamina Patra Niaga setelah melakukan evaluasi berkala sesuai formula yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga mempertimbangkan perkembangan harga minyak mentah dunia dan kondisi keekonomian sektor energi.
Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Pertamina pada 9 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 meningkat dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai kenaikan harga tersebut akan menimbulkan dampak berantai yang dirasakan langsung oleh masyarakat
“Efek dominonya pasti ada. Sebagian konsumen tentu cukup kaget melihat kenaikan harga Pertamax. Pertanyaannya kemudian apakah mereka akan tetap menggunakan Pertamax atau beralih ke Pertalite,” kata Putra dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6).
Menurut Putra, selisih harga yang kini mencapai sekitar Rp 4.000 per liter menjadi faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen saat menentukan pilihan BBM.
Dengan perbedaan harga yang cukup lebar, ia memperkirakan sebagian pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
“Sebagian pengguna kemungkinan akan beralih ke Pertalite karena perbedaan harga tersebut cukup signifikan bagi banyak konsumen,” ujarnya.
Putra menilai kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa harga minyak dunia masih berpotensi bergerak sangat fluktuatif dalam jangka panjang. Situasi tersebut membuat pemerintah maupun pelaku industri energi menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara harga pasar dan daya beli masyarakat.
“Ke depan harga minyak kemungkinan masih akan sangat volatil. Pemerintah juga sering berada dalam posisi yang tidak mudah ketika harus menentukan kebijakan penyesuaian harga BBM,” katanya.
Ia menjelaskan ketergantungan dunia terhadap pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah masih menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas harga energi global. Ketika terjadi konflik geopolitik atau gangguan pasokan, harga minyak dunia cenderung mengalami kenaikan.
Di sisi lain, perusahaan energi nasional juga menghadapi tekanan ketika harga minyak global melonjak. Menurut Putra, menjaga keseimbangan antara harga keekonomian dan kemampuan masyarakat membeli BBM bukan perkara sederhana.
Selain berpotensi beralih ke BBM yang lebih murah, masyarakat juga diperkirakan akan mulai melakukan penghematan penggunaan kendaraan pribadi. Pemanfaatan transportasi umum dinilai menjadi salah satu langkah yang cukup realistis untuk menekan pengeluaran.
“Solusi jangka pendek yang paling realistis adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memanfaatkan transportasi publik. Namun perubahan perilaku itu tentu membutuhkan waktu,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Putra kembali menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, termasuk penggunaan kendaraan listrik yang dinilai memiliki biaya operasional lebih stabil dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.
“Karena itu kita perlu mulai bergerak menuju kendaraan listrik. Tarif listrik memang bisa mengalami penyesuaian, tetapi secara umum lebih stabil dibandingkan harga minyak yang bisa melonjak puluhan persen dalam waktu singkat,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui percepatan adopsi kendaraan listrik masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari insentif hingga kebijakan fiskal yang mendukung.
Putra juga menilai upaya mewujudkan kemandirian energi nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, hampir seluruh negara masih memiliki ketergantungan terhadap impor energi sehingga tetap rentan terhadap gejolak harga global.
Alternatif energi seperti biofuel dapat menjadi salah satu solusi. Namun pengembangannya memerlukan investasi yang besar sehingga harus diperhitungkan secara matang agar tidak membebani anggaran negara.
“Kemandirian energi penting untuk dicapai, tetapi harus tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan terlalu besar sehingga mengurangi ruang pembiayaan untuk sektor penting lainnya,” pungkasnya. (*)
