KabarBaik.co- Jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Sumatera, terus bertambah. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (19/12), pukul 19.30 WIB, tercatat sudah 1.072 orang meninggal dunia dan 186 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat.
BNPB juga melaporkan dampak masif terhadap infrastruktur dan permukiman. Sekitar 1.600 fasilitas umum terdampak, termasuk 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung perkantoran, dan 967 fasilitas pendidikan.
Kerusakan terparah terjadi pada sektor perumahan, dengan sekitar 157.900 unit rumah mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Selain itu, 145 jembatan rusak, menghambat distribusi logistik dan mobilitas warga.
Menanggapi itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional. Busyro menekankan bahwa dampak bencana ini melampaui kemampuan pemerintah daerah dan membutuhkan respons nasional.
“Penetapan status darurat kemanusiaan nasional bukan soal administratif atau politis. Ini adalah bentuk tanggung jawab konstitusional negara terhadap keselamatan warganya,” tegas Busyro dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (19/12).
Dalam tragedi ini, pemerintah memperkirakan biaya pemulihan pascabencana ini mencapai sekitar Rp 51,82 triliun. Estimasi ini mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak. Yakni, Aceh (sekitar Rp 25,41 triliun), Sumatera Utara (sekitar Rp 12,88 triliun), dan Sumatera Barat (sekitar Rp 13,52 triliun).
Sementara itu, pemerintah menegaskan seluruh kekuatan nasional telah diterjunkan sejak hari pertama bencana Sumatera. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan pihak terkait telah dikerahkan untuk evakuasi dan distribusi bantuan. Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan langsung kepada kepala daerah terdampak, dan helikopter serta pesawat bantuan telah dikerahkan sejak 27 November.
Hingga kini, proses evakuasi dan pendataan masih terus berlangsung, seiring upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan dan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana.
Di balik angka korban yang terus bertambah, tersimpan kisah-kisah haru warga yang kehilangan rumah, sekolah, dan anggota keluarga. Upaya evakuasi dan bantuan pemerintah memang sudah berjalan. Namun, banyak kalangan menilai perlunyya penanganan yang lebih cepat, transparan, dan terkoordinasi. Penetapan status bencana nasional boleh jadi menjadi salah satu kunci agar anggaran dan bantuan tersalurkan lebih efektif.
Yang pasti, bencana Sumatera ini mengingatkan bahwa penanganan bukan hanya reaksi sesaat, melainkan tanggung jawab jangka panjang pemerintah untuk membangun kembali komunitas terdampak dengan lebih aman dan nyaman. Di mana pun. (*)
