KabarBaik.co— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai terobosan besar untuk mencerdaskan anak bangsa, terus menuai kritik tajam. Hampir setahun sejak diluncurkan, program ini banyak diselimuti rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah. Termasuk Jawa Timur, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik akan keamanan pangan peserta didik.
Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, menilai program MBG telah kehilangan arah dan gagal menjamin keselamatan anak-anak sekolah. “Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan jika program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi penerus bangsa justru berbalik membahayakan keselamatan mereka,” tegas Zainnur dalam keterangan resminya, Senin (14/10).
Menurut laporan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak awal Oktober 2025, tercatat lebih dari 11.500 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, kasus terjadi di Tuban, Jember, Bojonegoro, hingga Ngawi, di mana ratusan pelajar mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah darah usai menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BEM Nusantara Jatim menilai persoalan ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi mencerminkan lemahnya tata kelola dan minimnya kompetensi lembaga pelaksana. Zainnur menyoroti Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara utama program MBG yang justru diisi oleh pejabat non-gizi, bahkan sebagian berasal dari unsur militer dan kepolisian.
“Bagaimana mungkin lembaga yang mengurusi gizi anak dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya?” ujarnya dengan nada geram.
Selain itu, pengawasan terhadap dapur penyedia makanan juga dinilai amburadul. Banyak dapur MBG belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan — padahal izin tersebut merupakan syarat wajib bagi dapur yang memproduksi lebih dari 750 porsi makanan per hari.
“SPPG yang tidak memiliki SLHS harus segera dihentikan operasionalnya sampai sistem keamanan pangan benar-benar diperbaiki,” tegasnya lagi.
BEM Nusantara Jatim menilai langkah pemerintah menutup sebagian SPPG tidak cukup. Diperlukan evaluasi menyeluruh secara independen dan berbasis bukti untuk memastikan keamanan pangan di sekolah-sekolah benar-benar terjamin. Selain itu, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan pelatihan tenaga dapur dinilai mutlak agar standar mutu serta kebersihan makanan terjaga.
Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Zainnur mengingatkan bahwa refleksi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar ajang pencitraan politik. “Keberhasilan program publik tidak diukur dari seberapa cepat dijalankan, tapi dari seberapa aman, transparan, dan berkelanjutan dampaknya bagi rakyat,” ujarnya.
Sebagai penutup, BEM Nusantara Jawa Timur menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
- Penghentian sementara seluruh SPPG yang belum memiliki SLHS.
- Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG oleh lembaga independen.
- Kewajiban sertifikasi HACCP dan pelatihan tenaga dapur secara nasional.
- Keterlibatan publik dalam pengawasan program MBG melalui audit terbuka.
“Tujuan luhur mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan tercapai bila pelaksanaannya abai terhadap aspek ilmiah dan etika publik. MBG hanya akan menjadi simbol populisme tanpa arah jika pemerintah terus menutup mata terhadap lemahnya pengawasan dan kompetensi lembaga pelaksana,” tutup Zainnur. (*)
