KabarBaik.co – Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PCNU Sidoarjo menegaskan sikap menolak rencana pengesahan BOSDA Berkeadilan oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo karena dinilai belum mencerminkan keadilan bagi sekolah swasta.
Sikap tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula PCNU Sidoarjo, bersama jajaran pengurus PCNU dan LP Ma’arif PCNU Sidoarjo.
Ketua LP Ma’arif PCNU Sidoarjo M. Saifullah Asy’ari, mengatakan rapat menghasilkan tiga langkah utama sebagai bentuk keseriusan penolakan. “Kami sepakat membentuk tim khusus, mengirim surat kepada Bupati Sidoarjo, serta menyiapkan aksi damai di DPRD,” ujarnya, Senin (15/12).
Saifullah menilai skema BOSDA Berkeadilan berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Menurutnya, sekolah swasta, khususnya lembaga pendidikan Ma’arif NU, belum mendapatkan perlakuan yang setara dengan sekolah negeri. “Konsep ini masih sangat tidak adil dan merugikan sekolah swasta,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan sekolah swasta selama ini menjadi mitra penting pemerintah dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Karena itu, kebijakan daerah semestinya memberi dukungan yang seimbang, termasuk pada sarana dan prasarana pendidikan.
Sementara itu, Pengurus LP Ma’arif PCNU Sidoarjo Ibrahim Nauval, berharap pemerintah daerah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut. “Kami berharap Bupati Sidoarjo dapat meninjau ulang BOSDA Berkeadilan agar benar-benar berpihak pada peningkatan mutu pendidikan,” katanya.
Ibrahim menekankan bahwa dukungan anggaran pendidikan harus diarahkan pada penguatan APBD, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia demi masa depan daerah.
Dalam waktu dekat, LP Ma’arif PCNU Sidoarjo berencana menemui Bupati Sidoarjo Subandi untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pembatalan skema BOSDA Berkeadilan yang dinilai memiliki syarat pembeda antar satuan pendidikan.(*)
