KabarBaik.co, Mataram – Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf mengungkap fakta terkait penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Ia menyebut, lebih dari 45 persen program bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) masih tidak tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4).
“Berdasarkan temuan di lapangan tahun 2024 hingga 2025, lebih dari 45 persen program bantuan sosial tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Temuan tersebut, kata Gus Ipul menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan data penerima bantuan. Selama ini, indikasi ketidaktepatan sasaran muncul dari berbagai bukti dan realitas di lapangan.
Gus Ipul menekankan pentingnya pembenahan sistem data secara menyeluruh. Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah, untuk memastikan validitas data penerima bantuan.
“Kita akui ini persoalan serius. Mari kita mulai dengan memperbaiki data. Pengelolaannya oleh BPS, sementara kita semua membantu proses pemutakhiran dari RT/RW, Dinas Sosial kabupaten/kota hingga provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbaikan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni verifikasi terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dukungan pemutakhiran data secara berjenjang di daerah.
Selain itu, Mensos juga menyoroti pentingnya sistem desil dalam menentukan penerima bantuan. Desil 1 merupakan 10 persen penduduk paling miskin, sedangkan desil 10 adalah kelompok paling mampu.
Namun, ia mengingatkan bahwa perhitungan desil di tingkat nasional bisa berbeda dengan provinsi maupun kabupaten/kota. “Pendesilan ini penting agar target bantuan lebih jelas dan tepat sasaran,” tandasnya.(*)
