KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis lingkungan melalui berbagai program rehabilitasi ekosistem, pengendalian sampah, hingga kolaborasi lintas daerah. Komitmen tersebut sejalan dengan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) oleh Presiden RI dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026.
Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang dipusatkan di Cibubur itu menjadi momentum peluncuran Gerakan Indonesia ASRI sekaligus komitmen nasional penanaman dua miliar pohon. Program tersebut merupakan bagian dari kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” yang bertujuan memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan penyerapan emisi karbon.
Dalam dialog nasional bersama sejumlah kepala daerah, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung agenda lingkungan nasional. Salah satunya melalui penanaman lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota di NTB sejak 2025 sebagai upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.
Iqbal menjelaskan, sejak dicanangkannya Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Pemprov NTB secara rutin menggelar kegiatan kurvei dan gotong royong kebersihan dengan melibatkan pelajar, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas, serta masyarakat. “Gerakan ini terus diperluas sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan yang meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Penerima PROPER Hijau meliputi PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, serta PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Momentum Hari Lingkungan Hidup juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi ekologis, pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menyampaikan capaian, Gubernur turut mengangkat sejumlah persoalan lingkungan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Salah satunya adalah banjir yang kerap melanda Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu. Menurutnya, rehabilitasi hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang di wilayah tersebut.
Di sektor persampahan, Pemprov NTB juga mendorong pengelolaan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah pemanfaatan gas metana dari TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar.
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan persoalan sampah di kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air guna menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Moh. Jumhur Hidayat menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan di NTB. Ia dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke NTB pada 4–5 Juli 2026 untuk membahas langkah percepatan penyelesaian sejumlah isu lingkungan strategis di daerah.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelestarian lingkungan kini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Karena itu, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hutan, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan. (*)
