KabarBaik.co – Polemik pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pasuruan turut disorot oleh elemen masyarakat. Pegiat sosial yang tergabung dalam Gerakan Transparansi Pemilu dan Pilkada (Gertap) melakukan hearing dengan pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membahas hal itu pada Senin (6/1).
Dalam kesempatan itu para pegiat sosial menyoroti adanya permainan politik yang tidak sehat saat penggantian AKD DPRD Kabupaten Pasuruan. Khususnya di Komisi II yang baru tiga bulan berjalan. Muchlis, salah satu aktivis Gertap menyampaikan bahwa pergantian tersebut telah menabrak aturan.
“Berarti ini telah menabrak aturan yang ada, dimana AKD baru tiga bulan sudah diganti dengan alasan yang tidak jelas,” tegas Muchlis.
Hal senada juga disampaikan aktivis lainnya, Hanan. Menurutnya, pergantian tersebut sangat tidak rasional dan baru pertama terjadi dalam sejarah DPRD. “Ini akal-akalan ada permainan politik yang terjadi di dalam DPRD Kabupaten Pasuruan, yang sebelumnya Gerindra tidak mendapatkan jatah pimpinan sekarang dapat,” ucap Hanan.
Tudingan adanya melawan aturan dan permainan politik di dalam DPRD Kabupaten dibantah oleh Ketua DPRD Kabupaten, Samsul Hidayat, yang menemui para pegiat sosial tersebut. Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi danberkonsultasi kepada Kemendagri dan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
“Penggantian AKD Komisi II merupakan permintaan fraksi dan kita tindaklanjuti dengan konsultasi dan diperbolehkan,” ujar Samsul. Menurutnya, pengganti AKD yang baru akan melanjutkan sisa waktu masa tugas selama 2 tahun 6 bukan. “Pengganti ketua, sekretaris, bendahara akan melanjutkan sisa waktu yang tersisa dari 2 tahun 6 bulan,” tutupnya. (*)
