KabarBaik.co, Jember – Persoalan akses solar bersubsidi bagi sektor pertanian dan perikanan terus menjadi perhatian serius DPRD Jember. Terbaru, muncul laporan mengenai tertahannya surat rekomendasi solar bersubsidi bagi petani di wilayah Kecamatan Wuluhan.
Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima aduan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Wuluhan yang hingga kini belum menerima surat rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), meski proses pengajuan telah dilakukan.
Candra menjelaskan bahwa para petani sangat membutuhkan solar tersebut seiring dengan masuknya masa tanam kedua. Berdasarkan konfirmasi dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat, usulan dari Gapoktan sebenarnya sudah diteruskan ke Dinas TPHP.
“PPL menyampaikan bahwa usulan sudah dikirim, namun belum diproses karena alasan menunggu hasil sidang. Sidang yang mana? Kebutuhan petani untuk operasional alat mesin pertanian (alsintan) tidak bisa ditunda jika ingin produksi maksimal,” ujar Candra, Selasa (28/4).
Ketidaksigapan OPD terkait dalam mengeksekusi rekomendasi ini berdampak langsung pada biaya produksi petani. Akibat akses solar subsidi yang tertutup, petani terpaksa membeli solar di pasar gelap atau pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal.
Harga Solar Non-Subsidi/pengecer mencapai Rp 10.000 hingga Rp 12.000 per liter.
“Jika rekomendasi tidak segera turun, petani sangat dirugikan. Saat ini yang bisa menikmati solar subsidi hanya kelompok tani yang sudah terdaftar lama, sementara pengajuan baru belum diproses,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta Bupati Jember, Gus Fawait, untuk memberikan instruksi tegas kepada Dinas TPHP agar tidak menghambat proses administrasi petani.
Candra menekankan bahwa pemutakhiran data harus tetap berjalan tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih, tantangan iklim di depan mata cukup mengkhawatirkan.
“Kondisi ini sangat membebani petani, apalagi kita akan menghadapi ancaman Godzilla El Nino pada tahun 2026. Jika produksi tanam tidak digenjot dari sekarang, ketahanan pangan kita taruhannya,” pungkasnya. (*)
