KabarBaik.co, Malang – Rencana penutupan akses kendaraan roda empat di jembatan Bendungan Karangkates yang menghubungkan Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dengan Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, mulai 1 Agustus 2026, hingga kini belum menemui titik temu.
Penolakan warga menjadi perhatian utama dalam sosialisasi yang digelar Perum Jasa Tirta (PJT) I bersama masyarakat dan pemerintah desa di wilayah terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, warga Kecamatan Selorejo menilai penutupan jalur alternatif tersebut berpotensi mematikan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha dan UMKM yang menggantungkan pelanggan dari lalu lintas kendaraan roda empat.
KDJA Wilayah Sungai (WS) Brantas PJT I, Agung Nugroho, mengatakan sosialisasi yang dilakukan merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama unsur Muspika dan kepala desa di tiga kecamatan, yakni Selorejo, Sumberpucung, dan Kromengan.
Menurutnya, kebijakan yang direncanakan mulai 1 Agustus hanya memperbolehkan kendaraan roda dua melintas secara gratis, sedangkan kendaraan roda empat diarahkan menggunakan jalur nasional.
“Hasil sosialisasi di Sumberpucung memang ada masukan agar penutupan ditunda sampai jalan alternatif benar-benar siap. Namun dampak sosial ekonominya dinilai tidak terlalu besar. Berbeda dengan di Selorejo yang aktivitas ekonominya cukup tinggi sehingga penolakan masyarakat lebih kuat,” ujar Agung, saat ditemui di PJT 1 Bendungan Karangkates, Jumat (25/7).
Ia menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada Direksi PJT I sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan diberlakukan.
“Soal apakah penutupan bisa ditunda atau tidak mulai 1 Agustus, saya belum bisa memastikan. Tugas kami menyampaikan seluruh hasil sosialisasi kepada direksi. Apapun nanti keputusannya akan kami laksanakan,” ujarnya.
Agung menjelaskan pembatasan kendaraan dilakukan secara bertahap karena puncak bendungan pada prinsipnya tidak diperuntukkan sebagai jalan umum bagi kendaraan bermotor. Hal itu juga berkaitan dengan proses perpanjangan izin operasi Bendungan Lahor yang mensyaratkan pembatasan lalu lintas di atas tubuh bendungan.
Sebagai pengganti, PJT I tengah memperbaiki jalan inspeksi sepanjang sekitar dua kilometer di bawah bendungan yang nantinya menjadi jalur alternatif. Dari total panjang tersebut, sekitar 1,2 kilometer diperbaiki menggunakan perkerasan beton dengan lebar jalan empat meter.
Perbaikan jalan inspeksi ditargetkan rampung pada Desember 2026. Meski demikian, Agung mengakui lebar jalan yang hanya sekitar empat meter membuat kendaraan roda empat belum bisa berpapasan dengan leluasa sehingga masih diperlukan titik-titik simpangan di beberapa lokasi.
Sementara itu, Kepala Desa Olak Alen, Kecamatan Selorejo, Syaifudin Zuhri, menegaskan masyarakat berharap akses jembatan tidak ditutup sebelum tersedia jalur alternatif yang benar-benar layak digunakan.
“Kami sepakat kalau bisa jangan ditutup dulu. Kalau memang nantinya harus ditutup, pemerintah harus menyiapkan jalur alternatif yang memadai dan memikirkan nasib para pelaku usaha yang terdampak,” ujarnya.
Menurut Syaifudin, penutupan akses kendaraan roda empat akan berdampak langsung terhadap warung, toko, hingga pelaku UMKM di sekitar bendungan.
“Kalau mobil tidak bisa lewat, usaha pasti mati. Sepeda motor mungkin tetap lewat, tapi pengaruhnya kecil. Mayoritas pembeli datang menggunakan mobil. Karena itu kami meminta pemerintah juga memikirkan relokasi atau solusi bagi pelaku usaha yang terdampak,” tegasnya.
Hingga kini belum ada keputusan final terkait penundaan kebijakan tersebut. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dalam forum sosialisasi menjadi pertimbangan sebelum pembatasan akses diberlakukan. (*)
