KabarBaik.co, Blitar – Polemik pembangunan kantor dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Tegalrejo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, belum sepenuhnya selesai. Meski pemerintah desa mulai melunak soal lokasi pembangunan, persoalan status aset desa kini justru menjadi perhatian utama.
Kepala Desa Tegalrejo, Zaenal Fanani menyatakan, pihaknya tidak akan memaksakan pembangunan KDMP tetap berada di area SDN Tegalrejo 01. Pemerintah desa siap mengikuti keputusan pemerintah daerah apabila nantinya pembangunan dipindah atau menunggu tahap berikutnya.
“Kami tidak memaksa harus dibangun di situ. Kalau ada lokasi lain atau menunggu fasilitasi dari pemerintah daerah juga tidak masalah,” ujarnya, Rabu (13/5).
Namun, menurut Zaenal, polemik yang berkembang saat ini tidak sekadar berkaitan dengan lokasi pembangunan koperasi desa. Dia menilai ada persoalan yang lebih besar terkait pemanfaatan aset desa oleh instansi lain yang hingga kini dinilai belum memiliki kejelasan aturan.
Karena itu, pemerintah desa bersama asosiasi kepala desa dan perangkat desa berencana mengajukan hearing dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Agenda tersebut difokuskan untuk membahas regulasi aset desa secara menyeluruh.
Menurutnya, pembahasan dalam hearing sebelumnya bersama Komisi IV DPRD lebih banyak menitikberatkan pada aspek pendidikan karena lokasi KDMP berada di lingkungan sekolah. “Kalau kemarin fokusnya soal pendidikan. Sementara aturan terkait aset desa belum dibahas mendalam,” katanya.
Zaenal berharap pemerintah daerah dapat membantu mencarikan lahan alternatif untuk pembangunan KDMP. Sebab saat ini desa mengaku kesulitan menemukan lahan kosong yang memungkinkan untuk pembangunan koperasi tersebut.
Meski demikian, dia memastikan pemerintah desa tetap mendukung program KDMP karena dinilai penting untuk penguatan ekonomi masyarakat desa. “KDMP tetap dibutuhkan masyarakat. Jadi kami mengikuti perkembangan dan keputusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan mengenai polemik KDMP di Tegalrejo, Bupati Blitar memilih irit bicara. Ia mengaku khawatir pernyataannya justru menimbulkan penafsiran berbeda di masyarakat. “Saya tidak bisa jawab terkait hal itu,” pungkasnya. (*)
