KabarBaik.co, Blitar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mulai menyiapkan skema penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk bertugas di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar Achmad Budi Hartawan mengatakan, penempatan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Untuk tahap awal, Pemkab Blitar merencanakan satu PPPK ditempatkan di setiap KDKMP yang ada di Kabupaten Blitar.
“Saat ini kami masih menunggu petunjuk pimpinan sambil menyiapkan skema penugasannya,” ujarnya, Jumat (15/5)
Budi menjelaskan, penempatan PPPK itu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Keputusan Menpan RB Nomor 1227 Tahun 2025, serta surat edaran bersama Menpan RB, Mendagri dan BKN.
Dalam aturan tersebut, setiap KDKMP sebenarnya dapat diisi maksimal tiga PPPK. Namun Pemkab Blitar sementara menyiapkan satu pegawai terlebih dahulu untuk tiap koperasi.
Saat ini terdapat sekitar 248 KDKMP di Kabupaten Blitar. Jumlah tersebut menjadi dasar pemetaan kebutuhan pegawai yang dilakukan BKN.
Dari hasil pemetaan sementara, PPPK yang akan ditugaskan mayoritas berasal dari kategori penuh waktu. Padahal dalam aturan, penempatan juga dimungkinkan dari PPPK paruh waktu.
“Sebagian yang masuk pemetaan justru pegawai yang saat ini menjalankan tugas inti di OPD,” katanya.
Karena itu, Pemkab Blitar masih melakukan evaluasi agar penempatan pegawai tidak mengganggu pelayanan di instansi asal. Faktor domisili pegawai juga akan menjadi pertimbangan dalam penugasan nantinya.
Meski ditempatkan di KDKMP, PPPK tetap menerima gaji dari perangkat daerah asal masing-masing. Sedangkan penugasan resmi akan dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Blitar.
“Penggajian tetap mengikuti instansi asal pegawai,” pungkasnya.(*)
