KabarBaik.co – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik memastikan penanganan polemik dugaan permintaan “jatah khusus” dua rumah murah di Perumahan The Oso Kedamean oleh Wakil Ketua Komisi III Abdullah Hamdi masih bergulir. Dalam waktu dekat, BK akan memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk tenaga ahli dari kalangan akademisi.
“Kita tadi mulai identifikasi untuk menentukan tahapan pemanggilannya. Besok rencananya memanggil owner PT The Oso,” kata Ketua BK DPRD Gresik Muhammad Ainul Yaqin, Rabu (24/9).
Politisi Partai Nasdem itu menegaskan BK berkomitmen menyelesaikan persoalan ini sesuai aturan yang berlaku. “Kami ingin kegaduhan segera selesai,” ujarnya.
Ainul menambahkan, pihaknya juga mendorong anggota DPRD agar lebih disiplin dengan menekankan kepatuhan terhadap tata tertib dewan. “Semua sudah kami kirimi. Kalau nanti masih ada yang melanggar tentu akan kami tindak lanjuti,” imbuhnya.
Isu yang membuat perkara ini mencuat dan menjadi perhatian publik adalah pernyataan kuasa hukum The Oso, Debby Puspita Sari. Ia menyebut adanya ucapan “backup” dengan pemberian dua unit rumah dengan harga murah seharga Rp 200 juta, jauh di bawah harga normal sekitar Rp 400 juta.
“Itu yang disampaikan, saya berani sumpah demi Allah saya ngomong ya. Beliau ngomong gitu. Hanya ada saya, pak sulis dan pak hamdi,” cerita Debby pada saat rapat dengan DPRD terkait tindak lanjut sidak The Oso pada Selasa, (16/9) lalu.
Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir, dalam forum tersebut menegaskan, “Permasalahan lain-lain yang beredar seperti hari ini soal oknum, ini adalah murni kesalahpahaman.” Hal serupa disampaikan Fatir, owner The Oso, yang menyebut perbincangan soal rumah hanyalah kesalah pahaman dan miss komunikasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi, menegaskan pembicaraannya soal dua unit rumah di The Oso hanya sebatas guyonan. “Itu kita guyon-guyon aja. Ada di media kemudian minta harga murah, akhirnya ramai. Apalagi bilang membackup, nggak ada seperti itu,” ujarnya.
BK DPRD Gresik kini menyiapkan langkah lanjutan dengan memanggil pihak terkait. Proses pemeriksaan diharapkan menjadi jalan keluar dari polemik yang mencoreng citra lembaga wakil rakyat itu.(*)
