KabarBaik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum.
Keputusan ini diambil menyusul adanya pernyataan yang dianggap tidak beretika dari kuasa hukum pengembang perumahan yang diduga menutup saluran irigasi pertanian di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari.
“Kami akan melaporkan kuasa hukum perumahan itu ke Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Ardi Pujo Prabowo, Ketua Komisi C DPRD Jember, Selasa (18/11).
Ardi mengatakan bahwa langkah hukum ini merupakan buntut dari polemik penutupan saluran irigasi. Pihaknya membantah keras tudingan atau perumpamaan yang dilayangkan oleh kuasa hukum perumahan tersebut.
“Saat kami melakukan inspeksi mendadak (sidak) sesuai regulasi, kami tidak pernah menyinggung atau mencatut nama perumahan tertentu, termasuk perumahan yang berdekatan dengan lahan pertanian itu,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga menambahkan, jika akses untuk meninjau langsung lokasi saluran irigasi memang harus melewati area perumahan karena letaknya yang bersebelahan langsung.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan dari kuasa hukum perumahan tersebut. Dimana dalam video yang beredar, kuasa hukum perumahan tersebut dinilai sangat tidak beretika, khususnya perumpamaan yang menyamakan anggota dewan dengan istilah maling.
“Kuasa hukum perumahan tersebut berbicara tidak beretika, dengan perumpamaan seperti maling. Maka ini akan kami tindaklanjuti ke APH,” jelasnya.
Ardi mempersilakan pihak kuasa hukum perumahan untuk melakukan klarifikasi langsung di APH. Ia juga menyoroti ketidakhadiran kuasa hukum tersebut saat proses sidak, meskipun sebelumnya beredar kabar yang bersangkutan siap hadir jika diundang resmi.
“Kalau saya lihat kembali videonya, yang bersangkutan ini siap hadir dalam RDP, nyatanya diundang resmi juga tidak hadir,” pungkasnya. (*)
