DI SETIAP zaman, ada cara masyarakat menyampaikan kegelisahannya. Ada yang melalui kotak suara, ada yang melalui ruang diskusi, media, dan ada pula yang memilih turun ke jalan. Dalam negara demokrasi, semua jalur tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang sah untuk memastikan suara rakyat tidak hilang di tengah lalu lintas kekuasaan.
Belakangan, meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi (BBM), dan berbagai tekanan ekonomi rumah tangga kembali menjadi perbincangan luas. Di banyak daerah, masyarakat merasakan bahwa penghasilan yang mereka terima tidak lagi bertambah secepat kebutuhan yang harus dipenuhi. Di tengah situasi itu, mulai muncul aksi mahasiswa bersama elemen masyarakat yang menyuarakan keresahan yang sama.
Fenomena tersebut tidak semestinya dibaca semata-mata sebagai aksi penolakan terhadap suatu kebijakan. Lebih dari itu, semestinya menjadi sinyal bahwa ada jarak yang mulai terasa antara pengambil keputusan dan sebagian masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut.
Ketika ruang-ruang formal dianggap belum cukup mampu menampung kegelisahan publik, jalan raya sering kali berubah menjadi ruang demokrasi alternatif. Di sana, mahasiswa, buruh, petani, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat umum bertemu dalam satu bahasa yang sama. Keinginan agar suara mereka didengar.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi kelompok yang pertama merespons perubahan sosial. Bukan karena mereka memiliki seluruh jawaban, melainkan karena mereka kerap menjadi cermin yang memantulkan persoalan yang sedang dirasakan masyarakat luas. Ketika biaya hidup meningkat, lapangan pekerjaan menjadi lebih kompetitif, dan ketidakpastian ekonomi membayangi masa depan, kampus tidak mungkin berdiri terpisah dari realitas tersebut.
Namun demikian, demokrasi yang sehat tidak berhenti pada demonstrasi. Aksi di jalan adalah pesan, bukan tujuan akhir. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada banyaknya massa yang hadir, melainkan pada terbukanya ruang dialog yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah dan para wakil rakyat juga perlu melihat setiap kritik sebagai masukan yang layak didengar. Bukan ancaman yang harus dihindari. Jabatan publik pada hakikatnya lahir dari mandat rakyat. Karena itu, ketika masyarakat menyampaikan keberatan terhadap suatu kondisi ekonomi, respons yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan kesediaan untuk menjelaskan, mendengarkan, dan bila perlu melakukan koreksi.
Narasi ini berbicara tentang ruang sidang yang sunyi. Tentu yang dimaksud bukan kesunyian secara harfiah, melainkan kesunyian yang dirasakan ketika sebagian masyarakat merasa aspirasinya belum menemukan gaung yang cukup kuat di lembaga-lembaga representasi. Dalam situasi seperti itu, jalanan sering kali menjadi mikrofon yang dipilih publik untuk memperbesar suaranya.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa sering rakyat turun ke jalan. Tetapi, dari seberapa cepat negara mendengar sebelum rakyat merasa perlu turun ke jalan. Sebab, idealnya, suara yang disampaikan di trotoar dan lapangan sudah lebih dahulu hadir dalam pembahasan kebijakan di ruang-ruang sidang.
Ketika mahasiswa dan rakyat kembali memenuhi ruang publik, pesan yang perlu ditangkap bukanlah kebisingannya, melainkan alasan mengapa mereka merasa harus bersuara. Karena dalam demokrasi, yang paling berbahaya bukanlah kritik yang terdengar keras, melainkan suara masyarakat yang perlahan berhenti didengar. (*)
