ENTAH mengapa, dalam beberapa waktu terakhir, negeri ini seolah-olah hanya punya satu agenda utama, MBG. Makan Bergizi Gratis. Program yang begitu diagung-agungkan, hingga para mente, wakil menteri, bahkan anggota DPR rela turun gunung menjadi “juru bicara” dadakan.
Dari Menteri Pertanahan hingga pejabat yang seharusnya mengurusi urusan strategis lainnya, semuanya seolah sibuk mempromosikan satu program ini. Pertanyaan tajam yang dilontarkan Tiyo Ardianto sejak Februari lalu pun semakin relevan. Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau menjadi Negara Katering?
Sungguh ironis. Di tengah gemuruh promosi MBG, rakyat tengah dihadapkan pada realitas yang pahit. Harga BBM terus menjadi beban, listrik belakangan mati bergiliran di berbagai daerah, biaya sekolah dan kuliah naik tanpa ampun, ongkos transportasi melambung, pengangguran merajalela, ancaman PHK dampak Dolar melambung, angka perceraian meningkat, polusi memburuk, konflik silat, dan krisis lingkungan semakin mengancam. Masalah-masalah mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut seolah menjadi bayang-bayang yang terabaikan, sementara energi elite terkuras untuk menjadi sales program satu itu.
Baca Juga: Skandal MBG Meluas, Orang Dekat Eks Kepala BGN Jual Titik SPPG hingga Rp 100 Juta
Sebagai program, MBG memang memiliki niat baik di atas kertas: mengatasi stunting, meningkatkan gizi anak bangsa, dan berinvestasi pada generasi mendatang. Namun, ketika pelaksanaannya mendominasi narasi publik hingga menteri-menteri lupa tugas pokoknya, itu bukan lagi prioritas, melainkan obsesi yang berpotensi mengorbankan keseimbangan pembangunan nasional.
Bagaimana mungkin Menteri yang mengurusi tanah dan tata ruang lebih sibuk menjelaskan menu makan siang gratis daripada menyelesaikan konflik agraria atau reforma agraria? Bagaimana mungkin wakil menteri bidang ekonomi lebih rajin promosi katering daripada mengatasi tekanan inflasi dan daya beli masyarakat yang terus tergerus?
Kritik bukan berarti menolak program gizi. Rakyat mendukung upaya meningkatkan kualitas SDM. Tapi prioritas tidak boleh tunggal. Negara ini punya ratusan masalah mendesak yang menuntut perhatian serius dan terkoordinasi. Pengangguran tinggi menciptakan generasi yang tidak hanya kurang gizi, tapi juga kehilangan harapan.
Baca Juga: Jejak Karier Dua Oknum Purnawirawan Jenderal yang Terseret Pusaran Korupsi MBG
Krisis lingkungan dan polusi bukan hanya mengancam kesehatan hari ini, tapi masa depan seluruh bangsa. Kenaikan biaya pendidikan justru menghalangi akses anak-anak miskin ke sekola, nasib para guru di pelosok-pelosok, ironis bagi program yang katanya ingin membangun generasi cerdas.
Fenomena “para menteri jadi jubir MBG” mencerminkan sebuah kelemahan manajemen pemerintahan yang serius. Kurangnya fokus dan pencitraan berlebihan. Alih-alih menyelesaikan masalah secara diam-diam dan efektif, pemerintahan seolah lebih sibuk menjaga narasi bahwa “program ini sukses”.
Sementara itu, laporan-laporan tentang kendala pelaksanaan MBG—mulai dari keracunan massal, isu keamanan pangan hingga skandal rente—seringkali dibantah atau dianggap angin lalu.
Sudah saatnya pemerintah kembali ke esensi kepemimpinan, memimpin dengan aksi nyata, bukan sekadar promosi. Kabinet harus kerja, kerja, kerja! Bekerja sesuai bidangnya masing-masing. DPR harus mengawasi, bukan ikut-ikutan jadi endorser atau influencer. Rakyat butuh solusi holistik, bukan satu program yang dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan di sektor lain.
Baca Juga: Profil Amithya, Ketua DPRD Kota Malang yang Sepakat Hentikan Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Indonesia bukan negara katering. Indonesia adalah republik yang besar, dengan tantangan kompleks dan potensi luar biasa. Jika energi sebanyak ini dikerahkan untuk menyelesaikan krisis energi, lapangan kerja, pendidikan terjangkau, dan lingkungan yang sehat, niscaya MBG pun akan lebih bermakna karena didukung oleh fondasi yang kuat, bukan sekadar sorak-sorai promosi.
Rakyat menanti pemimpin yang visioner, bukan tim marketing. Prioritaskan yang esensial, selesaikan yang mendesak, barulah promosikan yang baik. Jangan sampai “Makan Bergizi Gratis” justru membuat bangsa ini kelaparan akan kepemimpinan yang sebenarnya. (*)
