KabarBaik.co, Surabaya – Penyakit menular selalu mengajarkan pelajaran yang sama, pengobatan menyelamatkan individu. Sedangkan pencegahan melindungi masyarakat. Karena itu, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata diukur dari semakin banyaknya rumah sakit, tenaga kesehatan, atau pasien yang memperoleh terapi. Ukuran yang lebih penting adalah semakin sedikitnya masyarakat yang terinfeksi penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Prinsip tersebut menjadi sangat relevan dalam pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV). Selama tiga dekade terakhir. Kemajuan ilmu kedokteran telah mengubah HIV dari penyakit yang hampir selalu berujung fatal menjadi penyakit kronis yang dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral (ARV). Tantangan terbesar kini bukan lagi bagaimana memperpanjang harapan hidup penyandang HIV, melainkan bagaimana menekan munculnya infeksi baru secara berkelanjutan.
Perhatian publik terhadap HIV kembali menguat setelah Dinas Kesehatan Sidoarjo memberikan klarifikasi terkait data kasus HIV yang sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Berdasarkan data resmi hingga Juni 2026, Sidoarjo mencatat 7.230 kasus HIV secara kumulatif sejak 2001, termasuk 60 kasus pada kelompok usia 11–17 tahun, dengan 53 orang masih hidup dan 7 orang telah meninggal.
Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pada kelompok remaja memang ada, meskipun tidak sebesar yang dipersepsikan dalam berbagai informasi yang sempat beredar.
Terlepas dari perdebatan mengenai angka, munculnya kasus pada kelompok usia remaja merupakan sinyal penting bagi para pembuat kebijakan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, setiap infeksi baru merupakan indikator bahwa mata rantai pencegahan belum bekerja secara optimal.
Secara global, UNAIDS memperkirakan sekitar 40,9 juta orang hidup dengan HIV pada 2025, dengan 1,2 juta infeksi baru per tahun. Di Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 570.000 orang yang hidup dengan HIV. Angka tersebut menunjukkan bahwa HIV masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan strategi jangka panjang, konsisten, dan lintas sektor.
Selama ini, perhatian kebijakan lebih banyak diarahkan pada pemeriksaan, pengobatan, dan pengendalian kasus. Pendekatan tersebut harus terus diperkuat. Namun, ruang terbesar untuk menurunkan infeksi baru berada pada fase yang lebih awal, yakni membangun masyarakat yang memiliki literasi kesehatan reproduksi yang baik. Di titik inilah pendidikan menjadi instrumen strategis dalam kesehatan masyarakat.
Literasi kesehatan reproduksi masih menghadapi tantangan besar. Pembahasan mengenai pubertas, kesehatan reproduksi, maupun penyakit menular seksual sering kali dipandang sebagai isu yang sensitif. Akibatnya, ruang dialog di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi semakin terbatas. Ketika informasi ilmiah sulit diakses, remaja mencari jawaban melalui media sosial, internet, atau teman sebaya yang belum tentu memiliki dasar pengetahuan yang tepat.
WHO dan UNESCO menempatkan pendidikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu intervensi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, memperkuat perilaku protektif, serta membantu menurunkan berbagai faktor risiko infeksi menular seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi bukanlah pendidikan mengenai perilaku seksual, melainkan pendidikan mengenai kesehatan, perlindungan diri, penghormatan terhadap tubuh, pengenalan faktor risiko, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab sepanjang kehidupan.
Karena itu, strategi pencegahan HIV memerlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif.
Prioritas pertama adalah mengintegrasikan literasi kesehatan reproduksi berbasis usia ke dalam kurikulum yang sudah ada. Materi disusun sesuai perkembangan peserta didik, mulai dari pengenalan tubuh, kebersihan diri, perlindungan dari kekerasan seksual, pemahaman tentang pubertas, hingga pengetahuan tentang HIV dan penyakit menular seksual. Tujuannya adalah membangun literasi kesehatan, bukan mengubah nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Prioritas kedua adalah memperkuat kapasitas guru dan orang tua. Guru memerlukan pedoman yang ilmiah, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik. Orang tua juga membutuhkan ruang belajar agar mampu membangun komunikasi yang sehat dengan anak-anaknya. Keselarasan pesan antara rumah dan sekolah akan menghasilkan lingkungan belajar yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan apabila keduanya berjalan sendiri-sendiri.
Prioritas ketiga adalah memperkuat layanan kesehatan remaja di puskesmas melalui konseling, edukasi, deteksi dini HIV sesuai indikasi, serta sistem rujukan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan. Semakin dini seseorang memahami risiko kesehatannya, semakin besar peluang untuk mencegah penularan lebih lanjut.
Prioritas keempat adalah mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV. Stigma masih menjadi hambatan terbesar dalam deteksi dini karena mendorong masyarakat menunda pemeriksaan maupun pengobatan. Kampanye kesehatan perlu bergeser dari pendekatan yang menimbulkan rasa takut menjadi peningkatan literasi berbasis bukti ilmiah. HIV merupakan penyakit yang dapat dicegah, dideteksi lebih awal, dan dikendalikan melalui terapi yang tepat.
Prioritas kelima adalah memperkuat tata kelola lintas sektor. Pencegahan HIV tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sektor kesehatan. Dinas Pendidikan memiliki peran dalam membangun literasi sejak usia sekolah. Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dalam program bimbingan perkawinan.
Perguruan tinggi berkontribusi melalui riset dan evaluasi kebijakan. Organisasi profesi menjadi mitra dalam penyusunan materi berbasis bukti, sementara media massa dan komunitas berperan dalam membangun literasi publik sekaligus mengurangi stigma.
Dalam konteks tersebut, Pemprov Jatim layak mempertimbangkan penyusunan Roadmap Pencegahan HIV dan Infeksi Menular Seksual 2030 sebagai dokumen kebijakan yang menyatukan arah, target, pembagian peran, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi lintas sektor.
Roadmap tersebut perlu menempatkan pendidikan sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Pendidikan akan menghasilkan masyarakat yang memahami risiko, berani memanfaatkan layanan kesehatan, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Pada saat yang sama, layanan kesehatan remaja, deteksi dini, konseling, pemeriksaan sukarela, dan pengobatan tetap diperkuat sebagai satu kesatuan sistem. Pengendalian HIV tidak dibangun melalui satu program, melainkan melalui kebijakan yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.
Dalam kerangka tersebut, edukasi mengenai kontrasepsi juga perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari literasi kesehatan reproduksi. Masyarakat berhak memperoleh informasi ilmiah mengenai fungsi dan keterbatasan setiap metode kontrasepsi.
Pemahaman bahwa kondom merupakan satu-satunya metode kontrasepsi yang juga membantu menurunkan risiko penularan HIV dan infeksi menular seksual merupakan pengetahuan kesehatan dasar yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga. Informasi yang benar akan selalu lebih efektif daripada membiarkan ruang publik dipenuhi mitos dan disinformasi.
Perhatian publik terhadap data HIV di Sidoarjo sebaiknya dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi kebijakan. Fokusnya bukan lagi pada perdebatan angka, melainkan pada efektivitas sistem pencegahan yang kita bangun.
Setiap infeksi baru yang terjadi sesungguhnya menunjukkan masih adanya ruang yang belum terisi oleh edukasi, layanan kesehatan, maupun komunikasi publik yang efektif.
Indonesia telah menetapkan target untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Target tersebut tidak akan tercapai apabila kebijakan masih bertumpu pada pendekatan kuratif. Investasi pada aspek promotif dan preventif harus mendapat perhatian yang setara.
Semakin dini masyarakat memperoleh literasi kesehatan reproduksi, semakin besar peluang untuk menurunkan infeksi baru, mengurangi beban pembiayaan kesehatan, serta menjaga produktivitas generasi muda.
Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan investasi dalam pembangunan manusia. Pendidikan kesehatan reproduksi tidak sepatutnya dipandang sebagai beban tambahan pada kurikulum, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh.
Ketika pendidikan, layanan kesehatan, keluarga, dan komunitas bergerak dalam arah yang sama, target pengendalian HIV bukan lagi sekadar cita-cita kebijakan, melainkan tujuan yang dapat dicapai melalui kerja sama yang terukur dan berkelanjutan. (*)
*) Surya Oktikananda, Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI)
