KabarBaik.co – Perbandingan sistem kesehatan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa Muhammadiyah hingga sekarang jauh lebih maju secara kelembagaan, integrasi sistem, dan modernisasi layanan kesehatan.
Sementara NU memiliki kekuatan sosial besar, tetapi sangat tertinggal dalam pembangunan ekosistem kesehatan yang terorganisasi.
Berikut beberapa kelemahan dan ketertinggalan utama NU dibanding Muhammadiyah.
1. Jumlah dan integrasi rumah sakit
Muhammadiyah telah membangun sistem rumah sakit modern sejak era PKU awal abad ke-20. Hingga sekarang telah memiliki jumlah RS jauh lebih banyak, berkembang lebih lama, standardisasi lebih matang, dan jaringan nasional lebih terintegrasi. Bahkan sebagian besar di antaranya sudah tipe B, menjadi rumah sakit pendidikan, memiliki ICU lengkap, cathlab, dan layanan kanker, bahkan ada yang menjadi pusat rujukan regional.
Sementara NU baru mengalami memiliki kesadaran tentang penting mengedepankan kesehatan dalam program sejak Muktamar di Jombang tahun 2015. Hal ini berakibat jumlah RSNU masih jauh lebih sedikit, kualitas antar-RSNU sangat bervariasi, banyak RSNU masih kecil, dan belum terintegrasi secara nasional.
Masalah terbesar NU sebenarnya bukan hanya kuantitas, tetapi fragmentasi kelembagaan. Inilah penyebab banyak RSNU berdiri sendiri, berbasis cabang, pesantren, atau yayasan lokal, tanpa dukungan sistem nasional kuat.
2. Lemah dalam sistem kesehatan terintegrasi
Sejak lama Muhammadiyah berhasil membangun ekosistem kesehatan dari pendidikan hingga layanan. Ada jalur yang berkesinambungan antara fakultas kedokteran, RS pendidikan, dokter spesialis, program penelitian, dan jaringan layanan.
Sampai saat ini NU masih tertinggal dalam sistem rujukan internal, integrasi data, standarisasi mutu, manajemen jaringan, dan koordinasi antar-fasilitas. Akibatnya walaupun dokter NU banyak tetapi tidak bekerja dalam satu sistem kesehatan NU yang terpadu.
3. Ketertinggalan dalam pendidikan kedokteran dan SDM kesehatan
Muhammadiyah memiliki banyak fakultas kedokteran, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan rumah sakit pendidikan. Inilah yang kemudian menciptakan rantai pasokan SDM kesehatan internal.
NU memang memiliki SDM dan jumlah pesantren sangat banyak. Tetapi relatif terlambat membangun fakultas kedokteran, RS pendidikan, pusat riset kesehatan, dan institusi akademik medis besar. Akibatnya banyak dokter NU tumbuh individual dan bukan hasil ekosistem kesehatan NU. Sehingga walaupun NU kuat secara kultural, tetapi lemah secara institusional.
4. Lemah dalam industri farmasi dan apotek
Ini salah satu ketertinggalan paling besar. Walaupun belum dominan industri farmasi nasional, Muhammadiyah lebih terorganisasi dalam jaringan apotek, pendidikan farmasi, dan rantai pasokan kesehatan.
Sedangkan NU sampai sekarang belum memiliki jaringan farmasi besar nasional, belum punya industri obat kuat, belum punya holding farmasi NU, dan jaringan apotek NU masih sporadis. Padahal farmasi adalah bagian dari sistem kesehatan yang meliputi layanan, farmasi, dan rantai pasokan.
Tanpa distribusi obat, pembelian, dan rantai pasokan, sistem kesehatan akan sulit berkembang besar. NU jadi masih sangat bergantung pada distributor eksternal, industri farmasi luar, dan sistem nonintegratif.
5. Ketertinggalan manajemen dan tata kelola
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berbagai sendi Muhammadiyah dikenal lebih modern, administratif, disiplin dalam berorganisasi, dan kuat dalam tata kelola amal usaha.
NU sendiri sering menghadapi dualisme pengelolaan, konflik lokal, personalisasi kepemimpinan, dan lemah dalam standardisasi. Akibatnya perkembangan RSNU sering tidak merata, bahkan ada yang stagnan. Masalah klasik NU adalah sebagai organisasi besar, tetapi koordinasi ekonomi dan institusinya longgar.
6. Lemah dalam digitalisasi dan teknologi kesehatan
Muhammadiyah lebih cepat masuk dalam SIMRS modern, telemedicine, rumah sakit pendidikan digital, dan integrasi akademik.
NU memang pernah memiliki aplikasi telemedicine bernama SalamDoc saat pandemi covid, tetapi hanya terbatas untuk membantu komunitas pesantren dalam pencegahan dan penanganan awal jika terpapar wabah.
Sejak kepemimpinan periode yang akan berakhir ini memang NU memiliki aplikasi digital Digdaya yang masih terbatas pada aplikasi sistem persuratan yang mumpuni. Tetapi belum memiliki ekosistem digital kesehatan besar yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas.
7. Pendanaan kesehatan belum terkonsolidasi
Dengan basis masa yang besar NU sebenarnya punya peluang lebih besar. Sayang sumber dayanya tersebar tidak merata, banyak berbasis lokal, dan belum terkonsolidasi menjadi dana besar kesehatan nasional. Akibatnya RSNU tumbuh sangat lambat karena bergantung tokoh lokal, sehingga permodalan terbatas.
8. Fokus historis NU lebih kuat di pendidikan agama dan sosial tradisional
Secara historis NU lebih fokus pada pesantren, fiqh, dakwah, dan basis sosial tradisional. Sedangkan Muhammadiyah sejak awal tumbuh lebih modernis, lebih institusional, dan sangat fokus pada amal usaha kesehatan. Akibatnya Muhammadiyah lebih cepat membangun rumah sakit dan sekolah kedokteran dengan manajemen profesional.
9. Kelemahan terbesar NU sebenarnya bukan SDM
NU sebenarnya tidak kekurangan dokter, profesor, ahli kesehatan, pengusaha, dan tenaga medis. Kelemahan utama NU adalah dengan potensi besar tetapi sistem integrasi lemah menyebabkan output institusi rendah sehingga tidak mampu memiliki sistem kesehatan modern terpadu.
Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab sistem kesehatan NU relatif sulit berkembang besar dan terintegrasi.
1. Fokus historis NU bukan pada pembangunan institusi modern
Sejak awal memang NU lebih fokus pada pendidikan pesantren, dakwah, fiqh, pendidikan agama, dan perlindungan tradisi keislaman.
2. Kultur NU sangat desentralistik
Karakteristik NU yang berbasis kiai, pesantren, cabang lokal, dan otonomi komunitas memang menjadikan NU dekat rakyat, fleksibel, dan sangat luas. Tetapi menjadikannya sulit membangun sistem nasional yang seragam. Akibatnya banyak klinik atau RSNU berkembang sendiri-sendiri, tidak memakai standar sama, dan tidak masuk satu sistem kesehatan nasional NU.
3. Banyak SDM NU bekerja di luar institusi NU
Walaupun NU memiliki banyak dokter, profesor, direktur RS, pejabat kesehatan, dan akademisi medis. Namun banyak dari mereka bekerja di RS pemerintah, universitas negeri maupun swasta, termasuk beberapa RS swasta lain, atau sistem kesehatan di luar NU.
4. Lemah dalam pendanaan dan konsolidasi modal
Membangun sistem kesehatan modern tentu sangat mahal. Meskipun NU memiliki jamaah besar, tetapi kekuatan ekonominya tersebar tidak merata dan tidak terkonsolidasi. Apalagi kultur investasi kelembagaan belum kuat dan tidak disertai dengan manajemen aset yang baik.
5. Rumah sakit membutuhkan profesionalisme tinggi
Mendirikan dan menjalankan rumah sakit jauh lebih sulit dibanding sekolah, pesantren, atau organisasi sosial biasa. RS membutuhkan tata kelola ketat, audit, manajemen risiko, standar mutu, akreditasi, dan pengawasan medis. NU dengan budaya patronase lokal, beberapa konflik internal, personalisasi kepemimpinan, dan lemahnya manajemen modern mengakibatkan sebagian RSNU berkembang lambat, bahkan ada yang kesulitan finansial.
6. NU terlambat membangun pendidikan kesehatan
Tidak seperti Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang telah membangun fakultas kedokteran, farmasi, keperawatan, serta rumah sakit pendidikan lebih awal dan sistematis. NU hanya berkutat dalam pesantren sehingga terlambat membangun ekosistem pendidikan medis modern dan belum memiliki rantai SDM kesehatan internal sekuat Muhammadiyah.
7. Lemah dalam farmasi dan rantai pasokan
Dalam sistem kesehatan modern tidak cukup hanya dibutuhkan rumah sakit. Tetapi diperlukan juga distribusi obat, apotek, alat kesehatan, laboratorium, dan sistem pengadaan dan pembelian. Di sini lah NU masih lemah dalam industri farmasi, jaringan apotek, dan konsolidasi logistik kesehatan. Tanpa rantai pasokan yang kuat akan menyebabkan biaya tinggi disertai margin kecil, maka RS akan sulit berkembang.
8. Politik internal sering menghambat profesionalisme
Pada banyak tempat termasuk juga dalam sistem kesehatan lokal NU, jabatan kadang dipengaruhi kedekatan organisasi dan bukan kompetensi murni. Ini tentu membuat profesional medis kurang nyaman, regenerasi lambat, dan inovasi terhambat. Bahkan ada RS NU yang tutup karena dipegang oleh sesepuh yang tidak ahli dalam management RS. Padahal sistem kesehatan modern sangat bergantung pada meritokrasi, data, dan efisiensi.
9. NU terlalu besar dan heterogen
Ini paradoks besar NU. Karena jamaahnya sangat besar, kebutuhan kesehatannya juga luar biasa besar. Padahal NU harus melayani desa, pesantren, kota, kelas bawah, hingga daerah terpencil. Akibatnya tantangan membangun sistem nasional jauh lebih kompleks. Semakin besar populasi, semakin sulit koordinasinya.
10. Baru serius setelah 2015
Ini faktor penting. Kebangkitan NU si bidang kesehatan secara nasional sebenarnya baru mulai dipikirkan setelah Muktamar Jombang 2015, belum ada 5 tahun harus terhambat oleh pandemi Covid-19. Walaupun kemudian ada banyak dokter-dokter NU yang tergabung dalam PDNU, konsolidasi awal sistem kesehatan modern belum tertata dengan baik karena keberadaanya terkesan jelas masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh PBNU.
Walaupun sudah diamanahkan dalam Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, bidang kesehatan belum benar-benar menjadi salah satu fokus penting selain pendidikan dan ekonomi. Memang berhasil dirumuskan beberapa hasil dan rekomendasi penting di bidang kesehatan, antara lain:
1. Penguatan layanan kesehatan NU di berbagai tingkatan mengembangkan pelayanan kesehatan umat melalui pendirian klinik, rumah sakit, layanan kesehatan masyarakat, serta penguatan peran tenaga kesehatan NU.
2. Membuat Badan Pelaksana Kesehatan
3. Penguatan balai pengobatan dan pelayanan kesehatan berbasis pesantren.
4. Perhatian terhadap sistem jaminan kesehatan (BPJS) dengan memberikan beberapa masukan penting bahwa sistem BPJS harus lebih sesuai prinsip syariah, negara wajib menjamin kesehatan rakyat, dan praktik yang mengandung riba perlu dihindari.
5. Kesehatan sebagai bagian khidmah NU kepada masyarakat
6. NU juga menekankan edukasi kesehatan masyarakat, sanitasi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan ketahanan kesehatan di lingkungan pesantren dan pedesaan.
Perbandingan jaringan kesehatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah cukup menarik karena keduanya sama-sama memiliki tradisi pelayanan sosial yang kuat, tetapi berkembang dengan model organisasi yang berbeda.
1. Skala dan jumlah fasilitas kesehatan
Muhammadiyah secara umum lebih unggul dalam jumlah dan konsolidasi fasilitas kesehatan modern. Jumlah RS 126 pada 2023 yang tersebar di Indonesia di bawah koordinasi Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU). Selain itu juga memiliki klinik, rumah bersalin, apotek, layanan kesehatan komunitas, dan rumah sakit pendidikan universitas. Banyak RS Muhammadiyah sudah berkembang menjadi RS tipe B bahkan beberapa mendekati pusat rujukan regional.
NU berkembang lebih lambat. Walaupun telah memiliki RS, klinik, layanan ambulans, dan kesehatan pesantren, jumlah RSNU sangat sedikit dibanding Muhammadiyah dan belum semuanya terkonsolidasi nasional.
2. Sistem rujukan dan manajemen jaringan
Sistem Muhammadiyah relatif lebih terstruktur dan korporatif. Dikoordinasikan MPKU pusat, memiliki standar manajemen yang lebih seragam, banyak RS terhubung dengan universitas Muhammadiyah, lebih siap menjadi bagian sistem rujukan BPJS nasional.
Hal ini menyebabakan jalur rujukan antar RS lebih jelas, SDM lebih mudah dipindahkan antarunit, pelatihan dan akreditasi lebih sistematis, integrasi pendidikan kedokteran lebih kuat. Muhammadiyah juga lebih awal membangun: RS pendidikan, fakultas kedokteran, rumah sakit akademik, dan sistem digital manajemen RS.
NU cenderung lebih desentralistik. Sehingga banyak RSNU lahir dari inisiatif cabang atau pesantren lokal, pengelolaan bervariasi antarwilayah, belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem rujukan internal nasional.
3. Tenaga kesehatan dan pendidikan kedokteran
Muhammadiyah juga unggul dalam produksi tenaga kesehatan karena memiliki banyak fakultas kedokteran, fakultas keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan rumah sakit pendidikan. Hal ini menciptakan “ekosistem kesehatan” yang lengkap dalam jaringa antar pendidikan, rumah sakit, penelitian, dan pelayanan.
Walaupun NU memiliki jumlah dokter, tenaga kesehatan yang besar secara kultural, saat ini telah memiliki fakultas kedokteran dan kesehatan tetapi institusinya belum berkembang serta belum berada dalam satu ekosistem. Para dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama tersebar sebagai dokter komunitas dan pesantren, di RS pemerintah maupun swasta.
Lahir organisasi profesi dokter yang ingin tetap memperjuangkan ahlus sunnah waljamaah, ikut membangun peradaban dan membina umat, tetapi secara organisasi belum menjadi badan otonom. PDNU juga belum bisa banyak berperan dalam fakultas kedokteran NU, rumah sakit NU, bahkan dalam standardisasi SDM antar-RSNU. Lulusan fakultas kedokteran dan kesehatannya pun belum serta merta mengabdi di faskes NU.
4. Pendekatan pelayanan
Layanan kesehatan NU cenderung berbasis komunitas, sosial-keagamaan, pendekatan kultural, kedekatan dengan pesantren dan pedesaan. NU belum kuat dalam layanan kesehatan modern.
Berbagai survei menempatkan warga atau basis kultural NU sekitar 80–100 juta orang, bahkan sering disebut terbesar di Indonesia. Sementara basis warga Muhammadiyah diperkirakan sekitar 25–35 juta orang termasuk simpatisan dan jaringan amal usaha. Jika diasumsikan NU memiliki sekitar 40–60 RSNU aktif, berarti 1 RS untuk sekitar 1,5-2 juta jamaah. Dan jika diasumsikan Muhammadiyah memiliki sekitar 120-130 RS, maka 1 RS melayani 230-250 ribu jamaah.
Muhammadiyah memiliki ekosistem pendidikan kesehatan yang besar. Karena itu rasio tenaga kesehatan terhadap jamaah menjadi relatif tinggi. NU sebenarnya memiliki sangat banyak dokter dan tenaga kesehatan. Tetapi lebih banyak bekerja secara individual dan belum terhimpun dalam sistem kesehatan NU sehingga banyak dokter NU bekerja di luar jaringan RSNU. Akibatnya jumlah tenaga kesehatan “milik institusi NU” relatif kecil dibanding basis jamaah yang sangat besar.
NU memiliki sumber daya tersebar, institusi kesehatan baru berkembang cepat setelah 2010-an, dan koordinasi nasional lebih longgar.
Sejak Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33, kesadaran tentang pentingnya bidang kesehatan di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai dipikirkan. Sebelum 2015 layanan kesehatan NU terbengkalai, banyak berupa balai pengobatan, klinik pesantren, rumah bersalin, atau rumah sakit lokal yang belum terintegrasi. Pasca-Muktamar Jombang 2015 ada penambahan faskes, seperti: RSNU DIY yang diresmikan PBNU pada 2018 dan RSNU Pasuruan mulai dirintis 2018 dan resmi berdiri 2026.
Perkembangan tenaga kesehatan dan dokter NU juga mulai terkonsolidasi walaupun masih sendiri-sendiri. Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama Malang Raya sebagai cikal bakal lahir dideklarasikan pada tanggal 15 April 2017 di Malang dihadiri Prof. Dr. KH. Said Agil Siradj selaku Ketua Umum PBNU saat itu.
Setelahnya para dokter NU menggelar Silaturahim Nasional di Kampus Universitas Islam Malang tanggal 14 Juli 2018 dihadiri Sekjen PBNU untuk merumuskan berdirinya PDNU secara nasional. Kemudian PDNU dikukuhkan secara nasional pada 26 November 2018 di Kantor PBNU Jakarta sebagai organisasi federasi sayap Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dengan pembaiatan oleh Ketua Umum PBNU.
Program utama PDNU:
• Pendataan dokter NU
• Menghimpun puluhan ribu dokter NU secara nasional
• Pembentukan dan pelantikan beberapa pengurus wilayah dan cabang di berbagai propinsi dan kabupaten/kota
• Peningkatan profesionalisme
• Pelayanan kesehatan masyarakat
• Bakti sosial kesehatan
• Edukasi kesehatan
• Dukungan terhadap RSNU
PDNU kemudian juga aktif menyelenggarakan berbagai seminar kesehatan, vaksinasi, penanggulangan stunting, kesehatan ibu-anak, kesehatan pesantren, dan kesehatan preventif.
Kepedulian pimpinan tertinggi PBNU era 2015-2021 terhadap kesehatan masyarakat cukup kuat, mendorong kebangkitan RSNU, serta berdirinya PDNU. Kepemimpinan PBNU Era 2021–sekarang mengamplifikasi dengan berfokus pada tata kelola, inventarisasi faskes dan RS, serta penentuan akreditasi PW dan PCNU berdasarkan kemampuan mendirikan dan mengelola faskes dan RS.
Hal ini sebenarnya merupakan peluang terjadinya lompatan besar NU dalam program bidang kesehatan. Sayang sekali bahwa inventarisasi yang dilakukan terkesan hanya sebatas mengetahui jumlah, bukan kualitas faskes dan RS yang dimiliki dengan monitor dan evaluasi berkala tentang kemungkinan maju mundur atau statis sebagai konsekuensi upaya peningkatan akreditasi faskes dan RS.
Dalam konteks pendataan tenaga medis dan kesehatan lebih runyam lagi. PDNU yang pada era kepemimpinan sebelumnya telah ditetapkan sebagai sayap federasi ISNU tidak dimanfaatkan secara maksimal. Transformasi digital memang berkembang luar biasa dengan adanya aplikasi Digdaya. Tetapi tidak melibatkan PDNU dalam berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan oleh ormas keagamaan terbesar induknya di Indonesia ini sebenarnya adalah kemunduran dalam aspek mapping SDM.
Pada saat pandemi Covid-19 PDNU bersama RMI, Garakan Ayo Mondok, Gusdurian, dan Satgas RMI berjuang bersama-sama membentengi ulama dan pengasuh pesantren-pesantren NU se-Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Mereka membangun jaringan vaksinasi, memberikan edukasi kesehatan berbasis pesantren, layanan ambulans, bantuan oksigen, dan kampanye protokol kesehatan. Aplikasi SalamDoc juga diluncurkan dan dipergunakan dalam membantu pesantren menanggulangi wabah.
SalamDoc adalah aplikasi telemedicine dan konsultasi kesehatan online yang digagas lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya kerja sama antara Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU (RMI PBNU), Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama, serta pengembang aplikasi Chronos. Aplikasi ini resmi diperkenalkan pada Hari Santri 2020 dan diresmikan langsung oleh KH Said Aqil Siradj.
Fokus utama SalamDoc saat awal diluncurkan adalah membantu kesehatan santri dan pesantren, menyediakan konsultasi dokter jarak jauh, serta mendukung layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Fitur utamanya meliputi konsultasi online dengan dokter, edukasi dan layanan kesehatan yang semuanya gratis, dan pendampingan kesehatan pesantren. Semua anggota PDNU yang tergabung melakukan “waqaf profesi”, yaitu memberikan layanan medis sukarela untuk santri dan masyarakat pesantren.
Saat peluncuran sekitar 70 dokter NU sudah bergabung, dan lebih dari 230 pesantren telah mendaftar menggunakan layanan ini. Tujuan utamanya dibuat untuk memperluas akses kesehatan pesantren, membantu santri di daerah yang sulit akses dokter, mengurangi antrean dan kontak fisik saat pandemi, serta membangun embrio ekosistem telemedicine NU. Sayangnya saat ini aplikasi ini sudah aktif lagi karena alasan tertentu.
Dalam kegiatan kebencanaan, PDNU membentuk Nahdlatul Ulama Rescue (NUR). Bekerja sama dengan Lazisnu, lembaga penanggulangan bencana NU maupun pemerintah, PDNU hadir dan aktif membantu BNPB dalam beberapa bencana nasional di Indonesia.
Sampai saat ini, Nahdlatul Ulama memang belum memiliki platform telemedicine nasional besar dan terintegrasi setingkat Halodoc atau Alodokter. PDNU pernah merencanakan aplikasi serupa dengan nama PDNU.care dan menawarkan ke Lazisnu sebagai penyandang dana operasional tetapi gayung tidak bersambut dan ide itu menghilang hingga sekarang. Pernah mengusulkan hal serupa untuk dikelola PBNU dalam rakernas hanya dijanjikan akan disatukan dalam NU Online Super App juga belum terwujud.
Padahal banyak dokter NU secara individual aktif di telekonsultasi, webinar kesehatan, edukasi digital, dan layanan kesehatan online. Tetapi layanan ini sebagian besar berbasis komunitas, Zoom, WhatsApp, atau kerja sama dengan platform eksternal.
NU sebenarnya memiliki potensi sangat besar untuk membangun telemedicine nasional karena memiliki basis jamaah sangat besar, jaringan pesantren luas, ribuan dokter NU, beberapa RSNU, serta ekosistem digital NU. Potensi model yang bisa berkembang adalah telemedicine pesantren, konsultasi dokter NU, rujukan antar-RSNU, layanan kesehatan desa, monitoring stunting, konsultasi ibu-anak, hingga integrasi BPJS dan ambulans NU.
Tantangan utama telemedicine bagi NU adalah, jaringan RSNU belum tumbuh, standardisasi digital belum merata, sistem rujukan internal NU masih belum sepenuhnya terintegrasi, investasi teknologi kesehatan cukup mahal, dan kultur NU secara historis lebih berbasis komunitas langsung dibanding digital korporatif.
Nahdlatul Ulama juga berpeluang besar secara sosial dan organisatoris memiliki skema “jaminan kesehatan Nahdliyyin” sebagai co-insurance atau pelengkap BPJS Kesehatan. Tetapi tantangannya juga sangat kompleks dari sisi regulasi, pendanaan, aktuaria, dan tata kelola.
Konsep ini pada dasarnya mirip asuransi tambahan (supplementary insurance), dana ta’awun kesehatan, mutual health fund, atau managed care komunitas. Artinya BPJS tetap menjadi penjamin utama nasional, sedangkan NU menyediakan manfaat tambahan, subsidi, atau layanan pendamping untuk warga Nahdliyyin. Dengan basis jamaah sangat besar, puluhan juta keluarga, jaringan pesantren, struktur desa, dan budaya solidaritas sosial kuat. Ini penting karena sistem asuransi kesehatan sangat bergantung pada risk pooling. Semakin besar komunitas, semakin stabil pembiayaan, dan semakin kuat gotong royong risiko.
NU tentu tidak realistis membuat ‘BPJS tandingan’. Yang lebih realistis adalah co-insurance nahdliyyin dalam memperoleh manfaat tambahan, seperti upgrade kamar rawat inap, santunan penyakit kritis, bantuan transport rujukan, ambulans gratis, bantuan obat yang tidak ditanggung BPJS, santunan kematian, bantuan santri sakit, layanan home care, dan telemedicine NU. Model ini lebih memungkinkan secara hukum dan finansial.
Dana ta’awun kesehatan NU mirip mutual aid fund, koperasi kesehatan, atau dana solidaritas jamaah. Konsepnya iuran kecil jamaah, dikelola amanah untuk membantu anggota yang sakit sebagaimana kultur NU yang suka gotong royong, zakat, wakaf, dan solidaritas sosial.
Provider network NU membangun jaringan RSNU, klinik NU, apotek NU, laboratorium NU, dan telemedicine NU. Kemudian peserta BPJS nahdliyyin mendapat layanan tambahan khusus, diskon, prioritas, atau pendampingan pasien. Ini bahkan lebih realistis dibanding membangun perusahaan asuransi penuh.
NU juga dapat membuat pesantren sebagai basis primary care menjadi pusat promotif-preventif, klinik primer, pos kesehatan, edukasi stunting, vaksinasi, kesehatan mental, dan telemedicine desa. Ini kekuatan unik yang tidak dimiliki banyak organisasi lain.
Filantropi NU sangat potensial. Jika terintegrasi zakat, wakaf, LAZISNU, CSR pengusaha NU, dan donasi jamaah bisa membentuk Dana Abadi Kesehatan Nahdliyyin. Model seperti ini banyak dipakai rumah sakit gereja, Jewish community health fund, Islamic waqf hospitals, serta cooperative insurance systems sebagaimana dilakukan oleh beberapa rumah sakit berbasis agama di Amerika Serikat yang pernah saya kunjungi dalam Intenational Visitor Leadership Program akhir tahun 2022.
Masalah NU bukan pada tidak punya atau kurangnya jumlah faskes dan RS, atau kekurangan dokter, tetapi ketidakpahaman pimpinan dan pengurus NU di semua tingkatan mulai PBNU, PWNU, sampai PCNU tentang bagaimana membangun satu ekosistem kesehatan terpadu. Inventarisasi saja tidak akan menghasilkan kemajuan yang signifikan tanpa monitoring dan evaluasi terhadap akreditasi dan level RS, oleh pengurus/penangung jawab yang paham, seperti yang terjadi sejak timbulnya kesadaran di tahun 2015 di Jombang hingga saat ini.
Agar Nahdlatul Ulama mengalami lompatan besar di bidang kesehatan pada masa mendatang, Ketua Umum PBNU berikutnya tidak cukup hanya memiliki kharisma keagamaan. Ia juga perlu memiliki visi kelembagaan, kemampuan konsolidasi modern, dan keberpihakan nyata pada pembangunan sistem kesehatan umat. Wallahu a’lam. (*)
*) Ketua Umum PP PDNU Dr. dr. Muhammad S Niam, MKes, SpB, SubspBD (K)
