KabarBaik.co – Nasib ribuan pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember masih belum ada kejelasan, bahkan terancam dirumahkan.
Merespon persoalan tersebut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto menyatakan akan mengusulkan pansus soal nasib ribuan honorer tersebut.
Ia menyebut, persoalan honorer non-ASN atau non data base BKN ini menjadi peninggalan yang buruk bagi pemerintahan selanjutnya.
“Karena pemerintahan selanjutnya akan mewarisi persoalan yang begitu banyak di awal pemerintahan,” ujar David, Selasa (4/2).
Iya mengatakan, setelah adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam UU 20 tahun 2023 tentang ASN ini, seharusnya Pemkab Jember tidak melakukan pengangkatan, dimana itu justru menjadi bumerang bagi honorer.
“Tetapi malah Bupati Hendy melakukan penangkatan dengan diterbitkannya SK pada akhir tahun 2024 lalu,” ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut David, persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang menunggu kepastian nasibnya.
“Jadi mereka ini menunggu, karena kita tidak tahu dan pasti sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya di sini,” imbuhnya.
“Berdasarkan informasi dari Komisi A, kalau di tahun 2022 saja sudah ada 900 orang tenaga honorer atau non data base BKN dan saat ini sudah sangat banyak sekali, sehingga menjadi bom waktu,” imbuhnya.
Dengan kondisi tersebut, David menyampaikan jika beberapa fraksi di DPRD Jember berencana mengusulkan adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas hal ini.
“Maka kami dari Fraksi NasDem bersepakat jika dilakukan pembentukan Pansus, agar persoalan ini bisa diketahui penyebabnya dan mencarikan solusi bagi tenaga honorer non-ASN,” pungkas David.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno menjelaskan kalau banyaknya tenaga honorer yang terancam dirumahkan ini karena persoalan persyaratan kerja yang belum memenuhi syarat. (*)
