KabarBaik.co, Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala BBPOM di Mataram, Yogi Abaso Mataram, dengan Wakil Gubernur NTB, Dinda Damayanti Putri, di Ruang Rapat Wakil Gubernur NTB, Senin (15/6).
Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, beserta jajaran itu membahas berbagai program strategis pengawasan obat dan makanan yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Yogi menyampaikan sejumlah program prioritas BPOM yang tengah berjalan di NTB. Program tersebut meliputi Kabupaten/Kota Pangan Aman, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan, hingga pendampingan UMKM dalam memperoleh Nomor Izin Edar (NIE).
Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan implementasi kebijakan BPOM RI untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal melalui pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha.
Wakil Gubernur NTB menyambut baik langkah BBPOM tersebut dan berharap kolaborasi dapat diperluas melalui Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov NTB.
Menurut Dinda, banyak ruang kerja sama yang dapat dikembangkan, mulai dari pembinaan UMKM pangan desa, peningkatan keamanan pangan, edukasi masyarakat terkait penggunaan obat dan makanan yang aman, hingga pengembangan produk unggulan desa yang memenuhi standar mutu dan keamanan.
“Program Desa Berdaya memiliki semangat yang sejalan dengan berbagai program BPOM. Kami berharap BBPOM dapat mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya sehingga manfaat program ini semakin dirasakan masyarakat desa,” ujarnya.
Selain mendorong keterlibatan BBPOM dalam Program Desa Berdaya, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinkronkan berbagai program yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan.
Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar program keamanan pangan, pengawasan jajanan anak sekolah, pemberdayaan UMKM, hingga pelaksanaan DAK Nonfisik BOK Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap klinik swasta serta keamanan pangan jajanan anak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPOM di Mataram menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan, edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami siap mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, termasuk Desa Berdaya, melalui berbagai program BPOM yang relevan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan sekaligus meningkatkan daya saing daerah,” kata Yogi.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi yang lebih konkret antara Pemprov NTB dan BBPOM di Mataram dalam meningkatkan keamanan pangan, memperkuat UMKM, serta membangun masyarakat yang lebih sehat, aman, dan berdaya saing. (*)
