KabarBaik.co – Pemkab Bojonegoro akan memasang stiker identitas di rumah keluarga miskin penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah kesalahan sasaran penyaluran bansos sekaligus memastikan transparansi dan akurasi data penerima.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pemasangan stiker menjadi solusi agar data penerima bansos terbuka dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah desa tidak lagi menjadi pihak yang disalahkan ketika terjadi kecemburuan sosial.
“Daripada nanti kepala desa yang dimarahi masyarakat, ini akan diketahui secara seleksi alam. Masing-masing rumah nanti akan dipasang stiker,” ujar Nurul Azizah, Selasa (6/12)
Menurut Azizah, stiker akan dipasang berdasarkan data valid DTSEN. Akibatnya, masyarakat bisa melakukan evaluasi mandiri terhadap kondisi ekonomi masing-masing rumah tangga penerima bansos.
“Kalau sudah ada kenaikan kelas atau pendapatannya naik, biasanya muncul stiker malu. Dari situ akan terlihat bahwa masih ada warga yang lebih miskin dan lebih berhak,” jelasnya.
Pemkab menargetkan pemasangan stiker rampung pada minggu ketiga Desember 2025. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di Bojonegoro, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 11,69 persen menjadi 11,49 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dampak positif penggunaan data akurat juga terlihat pada sektor lain. Angka stunting di Bojonegoro turun dari 14,2 persen menjadi 12 persen, sehingga Pemkab memperoleh insentif fiskal sebesar Rp 5,9 miliar untuk mendukung program penurunan stunting hingga satu digit.
Di bidang ekonomi, produktivitas padi Bojonegoro mencapai 880 ribu ton dan melampaui Kabupaten Ngawi. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik signifikan dari 72,29 menjadi 73,54.
“Seluruh capaian ini tidak lepas dari peran data yang akurat. DTSEN sangat penting agar seluruh program, termasuk bansos, benar-benar tepat sasaran,” tegas Azizah.
Melalui kebijakan pemasangan stiker rumah penerima bansos, Pemkab Bojonegoro berharap dapat memperkuat basis perencanaan pembangunan sekaligus memastikan bantuan pemerintah hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. (*)
