KEJADIAN lempar batu terhadap bus Trans Jatim di wilayah Gresik beberapa waktu lalu, menjadi peringatan keras bagi semua pihak terkait transportasi publik. Untungnya, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kaca bus yang retak. Namun, risiko yang nyaris terjadi—saat bus hampir menabrak pengendara sepeda motor—seharusnya cukup untuk membuat semua pihak refleksi.
Kasus tersebut menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab pengendara pribadi, melainkan juga sopir angkutan umum. Kedua, reaksi masyarakat terhadap risiko yang dirasakan bisa muncul dalam bentuk ekstrem, seperti pelemparan batu, yang jelas tidak dibenarkan secara hukum.
Trans Jatim, sebagai angkutan publik yang disubsidi Pemprov Jatim dari APBD, sejak awal mengusung tagline “aman dan nyaman”. Namun, masih ditemui perilaku sopir yang terkesan kurang tertib seperti menyalip secara berisiko. Hal ini tentu dapat merusak kepercayaan publik. Sekali kesalahan dilakukan, maka citra layanan publik yang sudah dibangun susah payah bisa ternoda. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga.
Keselamatan dan kenyamanan penumpang harus menjadi prioritas. Tidak hanya pengendara jalan raya yang harus dijaga, tetapi juga penumpang di dalam bus. Overload atau kelebihan kapasitas juga dapat berujung fatal, misalnya menyebabkan ban meletus atau kecelakaan lain. Pemprov Jatim sudah menyediakan bus Luxury Class untuk menambah kenyamanan, walaupun tarifnya lebih tinggi. Tapi, keselamatan, jelas lebih penting daripada sebatas tarif murah.
Yang menarik dari kasus pelemparan batu ini adalah peluang penyelesaian melalui restorative justice. Pendekatan dalam KUHP baru sangat memungkinkan perkara tidak selalu harus diselesaikan dengan hukuman badan. Mediasi antara pelaku dan pihak Trans Jatim bisa dilakukan, dengan menekankan tanggung jawab bersama. Sopir lebih berhati-hati, masyarakat tetap patuh hukum, dan pelayanan publik tetap prima. Dalam perkara tersebut, sejatinya ada nilai kelalaian di kedua belah pihak.
Kasus tersebut adalah pengingat bahwa transportasi publik adalah tanggung jawab kolektif. Sopir harus memegang teguh profesionalisme, masyarakat harus mematuhi aturan, dan pemerintah harus memastikan sistem transportasi berjalan aman dan nyaman. Dengan begitu, Trans Jatim tidak hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga simbol kepercayaan publik, keselamatan, dan kenyamanan bersama. (*)
