KETIKA survei kepuasan publik merosot tajam dari 80 persen menjadi 50 persen, dengan hampir separo disumbang dari kekecewaan pada sektor ekonomi, sebuah pemerintah yang matang seharusnya mengambil jeda dan melakukan evaluasi mendalam.
Kekecewaan tersebut bukan tanpa alasan. Realitas di lapangan merekam tekanan yang makin nyata. Gejolak harga-harga, depresiasi nilai tukar rupiah, hingga maraknya jeratan pinjaman online (pinjol) yang kini membidik kelas menengah sebagai dampak tergerusnya lapangan kerja formal. Dapur rakyat, singkatnya, sedang menjelaga.
Sayangnya, respons yang muncul dari panggung kekuasaan kerap kali bukan langkah konkret penyelesaian masalah, melainkan serangkaian manuver retorika usang.
Dalam wacana publik belakangan ini, kita disuguhi deretan narasi yang memicu polemik baru. Penggunaan istilah seperti “Londo Ireng”, “10+6”, hingga keuntungan penggilingan padi yang mencapai triliunan rupiah. Di atas kertas, narasi-narasi tersebut dikemas dengan gaya bahasa yang sengaja menyengat dan gampang memicu perdebatan.
Namun, dalam kajian komunikasi politik, pola semacam itu dapat dipandang sebagai bentuk red herring. Yakni, strategi mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama menuju isu lain yang lebih kontroversial, tetapi kurang relevan dengan substansi masalah. Ketika perhatian publik tersedot pada polemik tersebut, ruang diskusi mengenai persoalan ekonomi yang lebih mendasar berpotensi menjadi terpinggirkan.
Mengubah Substansi Menjadi Sirkus Media
Teknik pengalihan isu dalam komunikasi politik bekerja dengan logika yang sederhana. Menciptakan kegaduhan baru agar masalah utama yang mendasar terlupakan.
Ketika media dan masyarakat sibuk memperdebatkan istilah-istilah tersebut, energi publik habis terkuras. Isu struktural yang jauh lebih mendesak—seperti harga pangan mahal hingga tata kelola pemerintahan, tergeser dari garis depan pemberitaan.
Alur pengalihan perhatian ini berlangsung secara bertahap. Ketika persoalan utama berupa perburukan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat mulai menjadi sorotan, ruang publik kemudian dipenuhi oleh narasi-narasi yang provokatif atau sensasional. Akibatnya, perhatian media dan masyarakat bergeser untuk memperdebatkan isu-isu tersebut, sementara persoalan ekonomi yang lebih mendasar kehilangan ruang pembahasan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya membuat akar masalah terabaikan, tetapi juga mempercepat tergerusnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Secara taktis, strategi seperti itu mungkin berhasil memindahkan sorotan kamera untuk sementara waktu. Namun secara strategis, berpeluan besar makin mengikis hal paling berharga dalam tata kelola bernegara: kepercayaan publik (public trust).
Biaya Tinggi dari Sebuah Pengalihan
Sikap tak mau berhadapan langsung dengan realitas ekonomi bawah memiliki dampak berantai yang berbahaya bagi kestabilan negara. Pertama,s keptisisme publik yang mengkristal. Ketika rakyat merasa kesulitan hidupnya ditanggapi dengan istilah kiasan atau manipulasi angka, masyarakat akan menyimpulkan bahwa pengambil kebijakan sedang mengalami detachment—terputus total dari realitas lapangan.
Kedua, kebijakan tanpa akuntabilitas. Sorotan media yang terdistraksi membuat program ekonomi yang cacat eksekusi lolos dari koreksi. Padahal, tanpa pengawasan media dan publik yang kritis, anggaran negara berisiko terserap pada program yang salah sasaran.
Ketiga, erosi wibawa institusi. Retorika pengalihan yang diulang-ulang pada akhirnya mengurangi bobot dari pidato kenegaraan itu sendiri. Pidato resmi tak lagi dinanti sebagai penunjuk arah kebijakan, melainkan diantisipasi sekadar sebagai sirkus kata-kata berikutnya.
Kembali ke Esensi Bernegara: Solusi Konkret, Bukan Retorika
Tugas utama kepemimpinan nasional di tengah tekanan ekonomi bukanlah memenangkan perdebatan narasi di media sosial, melainkan menghadirkan penyelesaian riil di meja makan warga.
Tingkat kepuasan publik yang anjlok bukanlah sekadar data statistika. Ha litu adalah sinyal bahaya bahwa batas toleransi ekonomi warga sedang berada di titik nadir. Pemerintah harus segera menghentikan gimmicks politik dan fokus pada tiga langkah konkret.
Pemerintah perlu menyadari bahwa strategi pengalihan isu memiliki masa kedaluwarsa. Rakyat tidak kenyang dengan kiasan politis, dan harga beras tidak akan turun hanya karena media sibuk membahas wacana sekunder.
Taktik komunikasi terbaik saat ini bukanlah melempar “umpan pengalih” yang baru, melainkan kerendahan hati untuk mengakui masalah dan keberanian untuk membenahi ekonomi dari akarnya. (*)
