KabarBaik.co, Banyuwangi – Banyuwangi menjadi lokasi pertemuan delegasi Indonesia dalam rangkaian The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026, 20-21 Juli. Dipusatkan di Filipina, forum tersebut diikuti kota-kota anggota dari berbagai negara ASEAN secara daring.
Banyuwangi bersama DKI Jakarta dan Makassar merupakan anggota paling awal ASEAN Smart Cities Network sejak organisasi tersebut dibentuk. Hingga kini, Banyuwangi tetap menjadi salah satu rujukan penerapan smart city berbasis wilayah pedesaan (rural) di kawasan ASEAN.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan, Banyuwangi dinilai konsisten menunjukkan perkembangan dalam penerapan konsep smart city berbasis karakter wilayah pedesaan. Karena itu, Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan sebagai tempat belajar bagi daerah lain yang ingin mengembangkan konsep serupa.
“Kalau yang ingin belajar tentang pengelolaan smart city di wilayah rural, kami persilakan ke Banyuwangi dan Sumedang sebagai best example. Jadi smart city itu bukan hanya milik kota-kota besar,” ujar Safrizal usai Sidang ke-9 ASEAN Smart Cities Network, Senin (20/7).
Safrizal menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki enam daerah yang tergabung dalam ASEAN Smart Cities Network, yakni Banyuwangi, DKI Jakarta, Makassar, Sumedang, Semarang, dan Denpasar. Masing-masing daerah mewakili karakter pengembangan smart city yang berbeda.
Jakarta menjadi contoh kota metropolitan, Makassar dan Semarang mewakili kawasan urban, Denpasar berfokus pada kota pariwisata, sedangkan Banyuwangi dan Sumedang menjadi contoh pengembangan smart city berbasis desa (smart village).
Menurut Safrizal, setiap anggota ASCN harus menunjukkan kemajuan pembangunan secara konsisten melalui enam indikator smart city, yakni smart economy, smart governance, smart people, smart living, smart mobility, dan smart environment.
Dalam forum tersebut, masing-masing daerah memaparkan inovasi unggulannya. Banyuwangi mempresentasikan program Smart Kampung, Jakarta menampilkan layanan publik digital terintegrasi, Makassar memaparkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, Sumedang mengangkat digitalisasi desa, Semarang memperkenalkan strategi kota tangguh, sedangkan Denpasar mempromosikan penguatan pariwisata digital.
Selain memaparkan inovasi, para peserta juga saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan kota pintar yang berkelanjutan. Tahun ini, Indonesia yang dipercaya sebagai Shepherd ASCN mengangkat isu pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai salah satu agenda strategis kawasan.
Safrizal mengatakan Indonesia memperkenalkan pendekatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui penguatan partisipasi masyarakat dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), yang dipadukan dengan percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy (WTE) di berbagai daerah.
“Melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan ini diharapkan menjadi model kolaborasi regional dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, tangguh, dan rendah emisi,” kata Safrizal.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, terpilihnya Banyuwangi sebagai tuan rumah pertemuan ASEAN Smart Cities Network merupakan penugasan dari Kemendagri. Menurutnya, penunjukan itu tidak lepas dari konsistensi Banyuwangi mengembangkan konsep smart city sejak bergabung dalam ASEAN Smart Cities Network pada 2015.
Ipuk menambahkan, setiap daerah memiliki keunggulan dan fokus pembangunan yang berbeda. Di Banyuwangi, pengembangan smart city diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
“Bagi Banyuwangi, saat ini Banyuwangi sedang fokus pada pengentasan kemiskinan, maka sektor-sektor pelayanan yang cepat, lalu juga berbasis pada capaian atau dampak di masyarakat, ini menjadi fokus Banyuwangi,” ujarnya.
Menurut Ipuk, penguatan pelayanan tersebut dilakukan melalui digitalisasi, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan masyarakat agar program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan dampak yang nyata.
“Bagaimana pendidikan dan kesehatan itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka membutuhkan digitalisasi, basis data yang akurat, dan juga program-program penunjang yang tidak hanya menggunakan APBD tapi juga bagaimana community dilibatkan sehingga semakin luas sasaran yang dicapai untuk bisa merasakan dampak dari program-program pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)
