KabarBaik.co, Nganjuk – Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus menunjukkan taji dan komitmennya dalam menghapus praktik perkawinan usia dini. Langkah konkret ini dipaparkan langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, saat mengikuti Presentasi Penilaian Kinerja Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Awards Tahap II Tahun 2026.
“Terwujudnya Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko, termasuk perkawinan usia dini yang dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, maupun masa depan mereka,” ujar Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Handy tersebut. Senin (8/6).
Menurutnya, pencegahan pernikahan di bawah umur tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan butuh sinergi total dari keluarga, sekolah, hingga aparat penegak hukum. Demi memperkuat gerakan ini, Pemkab Nganjuk bahkan telah membentengi daerahnya dengan fondasi regulasi yang sangat kuat.
“Komitmen tersebut juga telah terintegrasi dalam dokumen pembangunan daerah melalui visi mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, sejahtera dan bermartabat, serta program unggulan daerah untuk menciptakan Kabupaten Nganjuk yang ramah anak dan responsif gender,” tambah Mas Handy mengenai payung hukum dan visi daerahnya.
Di lapangan, Pemkab Nganjuk bergerak taktis dengan memberdayakan generasi muda melalui berbagai wadah kreatif. Beberapa di antaranya adalah Forum Anak Jembatan Aspirasi (Fantasi), Duta Generasi Berencana (Genre), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), hingga Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
“Program-program ini dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya melanjutkan pendidikan, dan perencanaan masa depan yang matang,” jelasnya mengenai fungsi wadah remaja tersebut.
Hebatnya lagi, kolaborasi ini bergerak hingga ke lini paling depan masyarakat dengan melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Dinas Sosial PPPA, psikolog, hingga para modin di desa-desa. Sinergi lintas sektor ini menjadi mesin utama dalam mengedukasi dampak buruk pernikahan dini.
“Melalui sinergi ini, kita gencar melakukan edukasi dan sosialisasi dengan menyasar guru BK, kepala KUA, modin, organisasi perempuan, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, hingga masyarakat umum demi membangun kesadaran kolektif mengenai dampak negatif perkawinan anak,” tegas Mas Handy.
Sebagai senjata pamungkas, Pemkab Nganjuk melalui Dinas Kesehatan melahirkan inovasi mutakhir bernama “Pondasi Ibu 5 Pilar”. Program ini menjadi benteng pertahanan ganda di sektor kesehatan masyarakat.
“Inovasi ini tidak hanya fokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga menjadi benteng pencegahan perkawinan anak melalui pendampingan intensif bagi calon pengantin serta konseling kesehatan reproduksi terpadu,” katanya.
Seluruh program tersebut kini berjalan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) demi mencetak generasi Nganjuk yang sehat, cerdas, dan produktif. Mas Handy pun menatap optimis masa depan perlindungan anak di daerahnya melalui ajang PPA Awards 2026 ini.
“Melalui ajang PPA Awards 2026 ini, kami berharap berbagai upaya yang telah dilakukan dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap anak sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan terbaik anak,” pungkasnya.
