KabarBaik.co, Lombok Barat – Kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi di Lombok Barat memicu tekanan kuat agar segera diusut tuntas. Bupati Lombok Barat bersama aparat penegak hukum (APH) didesak turun langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penimbunan yang dinilai menjadi akar persoalan.
Direktur NCW Faturrahman alias Bang Lord, menegaskan indikasi praktik penimbunan tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Bupati Lombok Barat mengambil langkah tegas dan menggandeng APH untuk membongkar aktor di balik distribusi yang diduga diselewengkan.
“Ada indikasi LPG dikumpulkan, lalu dilepas saat harga naik. Ini harus diusut. Bupati dan APH harus bertindak tegas,” ujarnya, Selasa (5/5).
Ia menilai, jika terbukti, praktik tersebut merupakan pelanggaran serius karena LPG 3 kg merupakan barang subsidi untuk masyarakat kecil. Karena itu, ia juga mendesak pencabutan izin pangkalan atau pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan distribusi.
Tekanan publik menguat seiring dampak yang dirasakan langsung warga. Kelangkaan membuat harga melonjak jauh dari normal. Salah satu pedagang mengaku kini harus membeli LPG hingga Rp 27 ribu, dari sebelumnya sekitar Rp 20 ribu.
Secara hukum, dugaan penimbunan LPG bersubsidi berpotensi dijerat pidana sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pelaku terancam hukuman penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar, termasuk sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
Di tengah desakan tersebut, pihak distributor membantah adanya gangguan pasokan.
Manager SPPBE Kuripan, Lalu Fauzan Maranu, menyatakan distribusi berjalan normal dan stok dalam kondisi aman. Ia menduga naiknya harga LPG 3 kg di masyarakat diakibatkan karena adanya panic buying .
“Distribusi lancar, tidak ada kendala. Stok aman, jadi masyarakat tidak perlu panik,” tegasnya.(*)
