KabarBaik.co, Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Senin (27/7).
Persetujuan ini menjadi langkah awal bagi Pemkot Surabaya untuk mengajukan dokumen ke Gubernur Jawa Timur guna dievaluasi, sebelum melanjutkan ke tahap pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Syaifuddin Zuhri dan dihadiri 34 anggota dewan sehingga memenuhi syarat kuorum. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Azhar Kahfi, menjelaskan pembahasan berlangsung intensif sejak surat permohonan diterima dari Wali Kota pada 26 Juni 2026.
Berdasarkan data keuangan per 31 Desember 2025, total aset Pemkot Surabaya mencapai Rp 67,13 triliun, dengan kewajiban Rp 656,82 miliar dan ekuitas Rp 66,48 triliun. Laporan operasional tercatat Rp 7,68 triliun, sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran setelah koreksi sebesar Rp 516,82 miliar.
Pemkot kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK secara berturut-turut. Meski demikian, Banggar menekankan capaian ini harus diimbangi peningkatan kualitas belanja daerah.
“Kami apresiasi raihan WTP, namun Pemkot harus berinovasi menaikkan Pendapatan Asli Daerah, mempercepat serapan anggaran, memperbaiki kinerja OPD, serta mengendalikan sisa anggaran agar lebih optimal. Segala eksekusi harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum ke depan,” tegas Azhar.
Usai rapat, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan dokumen akan segera dikirim ke Gubernur dalam waktu maksimal tiga hari kerja. Menanggapi usulan penambahan armada transportasi umum, Eri menegaskan pembangunan harus berbasis skala prioritas:
“Kita tidak bisa menyentuh semua sekaligus. Harus hitung kemampuan fiskal dulu, baru tentukan mana yang didahulukan apakah penanganan banjir, perbaikan jalan, atau transportasi umum agar sasaran benar-benar tercapai,” ujar Eri.
Terkait isu Kebun Binatang Surabaya pasca kasus dugaan korupsi mantan direksi, Eri menegaskan rekrutmen pimpinan baru akan dilakukan secara terbuka hingga tingkat nasional guna mendapatkan figur yang profesional. Audit independen akan terus digencarkan untuk mencegah penyimpangan.
Soal kondisi satwa, Eri mengajak masyarakat memantau langsung. Hasil pemantauan BKSDA menunjukkan tidak ada kematian satwa akibat kelalaian pengelola, justru angka kunjungan warga terus menunjukkan peningkatan. (*)
