KabarBaik.co – Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang pada Selasa (25/2).
Aksi ini dipicu oleh dugaan penyimpangan serius dalam proyek pembangunan yang menggunakan dana desa di Desa Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang.
Ketua FRMJ Joko Fatah Rochim, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengendus berbagai kejanggalan dalam penggunaan dana desa di Pulo Lor. Menurutnya, kondisi di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
“Salah satu contohnya adalah proyek di RT5, RW5 yang dialihkan dari Gang Seruni. Hingga saat ini, proyek tersebut belum direalisasikan sama sekali, padahal anggaran sudah dialokasikan di papan informasi proyek,” ungkap Fatah.
Selain itu, FRMJ juga menyoroti proyek-proyek yang dipihak ketigakan, di mana kontraktor yang telah memasok material tidak kunjung dibayar, menyebabkan proyek mangkrak dengan nilai mencapai Rp 100 juta.
Penggunaan dana desa untuk pembangunan fasilitas umum di lapangan Pulo juga menjadi sorotan, di mana terjadi perubahan anggaran yang mencurigakan dari Rp200 juta menjadi Rp164 juta.
“Perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang terus-menerus ini menimbulkan kecurigaan. Ini jelas indikasi korupsi dan harus ditindak tegas,” tegas Fatah.
FRMJ juga mempertanyakan lambatnya proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jombang. Mereka menduga adanya upaya untuk merekayasa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) agar terlihat rapi.
“Kenapa Kejaksaan masih menunggu Inspektorat? Apakah ada upaya untuk menata LPJ agar terlihat rapi? Padahal, DPMD sudah menginstruksikan SPJ harus selesai November,” ujar Joko.
FRMJ menegaskan bahwa jika pembangunan di Desa Pulo Lor masih berlanjut hingga Desember 2024 atau bahkan 2025, maka hal tersebut merupakan bentuk pembohongan publik dan penyelewengan anggaran.
“Tuntutan kami jelas, jika ada pelanggaran hukum, PJ Kepala Desa Pulo Lor harus bertanggung jawab. Kami tidak ingin kasus seperti ini terus berulang,” pungkasnya.
Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat Jombang. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, serta penegakan hukum yang adil terhadap para pelaku korupsi. (*)
